#beritalampung#beritalampungterkini#bansos#danatransferumum#DTU

Pemprov Perketat Data agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran dan Merata

( kata)
Pemprov Perketat Data agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran dan Merata
Ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan akan mendata ketat sehingga penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dialokasikan dari dana transfer umum (DTU) untuk masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Penyaluran bansos pada awal Oktober mendatang melalui Bank Lampung.

Untuk itu, Pemprov melakukan koordinasi lintas sektor demi memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. "Kami bersama Dinas Sosial sudah mendata. Hal itu dilakukan untuk melihat mana masyarakat yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang ada di seluruh Lampung," kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Rabu, 21 September 2022.

Baca juga: Harga Cabai Turun di Pasar Tradisional Bandar Lampung 

Dia mengatakan jika dari DTKS tersebut, pihaknya menyaring mana masyarakat yang sudah terdata di penerimaan program keluarga harapan (PKH) maupun penerima bantuan sembako. Sehingga jika sudah terdata sebagai penerima PKH, otomatis tak terima bantuan dari DTU.

"Kami mendata detail melalui by name by address, jadi dipastikan kalau sudah terdata di PKH, akan kami blacklist dan memberi kesempatan bagi masyarakat yang belum pernah tersentuh bantuan dapat merasakan bantuan dan dipergunakan secara baik," ujarnya.

Adapun total bantuan tersebut senilai Rp900 ribu/ KPM. Untuk mengurangi risiko kesalahan administrasi dan penyimpangan, bantuan sosial berupa uang tunai tersebut akan disalurkan melalui rekening penerima melalui Bank Lampung.

"Bantuan akan mulai disalurkan pada awal Oktober 2022 mendatang dan menggunakan Bank Lampung sebagai upaya agar penyaluran lebih efisien," katanya.

Tak ketinggalan pihaknya juga mengutamakan penerima yang statusnya lanjut usia dan disabilitas. "Pasti akan disiapkan skema khusus jadi entah nanti ada tim yang turun langsung atau melalui pamong desa agar bisa didampingi. Yang jelas kita prioritaskan," ujarnya.

Jumlah bansos yang yang disalurkan kepada kurang lebih 11.877 KPM ini telah melalui masa pendataan yang dipastikan ke dalam kategori miskin ekstrem dan tidak menerima bantuan apa pun baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar