#pemprov#pemkot#kerusakanbukit

Pemprov-Pemkot Diminta Berkoordinasi Atasi Kerusakan Bukit

( kata)
Pemprov-Pemkot Diminta Berkoordinasi Atasi Kerusakan Bukit
Dokumentasi Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung meminta Pemkot  dan Pemprov untuk berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah kerusakan bukit.

"Bukit-bukit yang ada di Bandar Lampung kebanyak di jadikan perumahan dan kegiatan penambangan. Maka Pemerintah Daerah kota dan Pemerintah Provinsi jangan saling lempar tangung jawab," kata Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Mulyawan, Senin, 2 Desember 2019.

Chandra menjelaskan dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemkotlah yang menerbitkan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. Juga melakukan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

Kemudian dalam hal pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan  lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota, jelas kewenangan pemkot. Termasuk dalam hal perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya beradai di wilayah kabupaten/kota.

Kemudian, soal penambangan batu yang dilakukan di bukit-bukit Kota Bandar Lampung, penerbitan izin nya adalah kewenangan pemprov. Namun jika kegiatan penambangan berdampak pada kerusakan lingkungan, pemprov dan pemkot bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

"Jangan saling lempar tanggung jawab. Pemkot kan juga memiliki kewenangan dalam hal  Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di  kabupaten/kota. Jadi kita harapkan pemerintah daerah provinsi dan kota bisa bersinergi," katanya.

Setiaji Bintang Pamungkas

Berita Terkait

Komentar