#BERITALAMPUNG#RANDIS

Pemprov Pastikan 118 Randis Bayar Pajak

( kata)
Pemprov Pastikan 118 Randis Bayar Pajak
Pemprov Lampung mengecek kendaraan dinas di lingkungan pemerintah provinsi Lampung. Dok Biro Umum -- Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi(pemprov) Lampung memastikan kendaraan dinas (randis) yang berada di lingkungan pemprov Lampung taat aturan dengan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan dipastikan tidak ada kendaraan dinas yang mati pajak.


Kepala Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Muhammad Yuliardi, mengatakan, pihaknya memastikan bahwa kendaraan-kendaraan dinas di lingkungan kantor gubernur Lampung telah membayar pajak. Ia mengatakan kendaraan dinas untuk gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, asisten, staf ahli, kepala bagian, kepala biro, dan lain sebagainya.


"Ada 118 kendaraan dinas baik yang dipakai pejabat maupun kendaraan bus, truk, pikap, dan sebagainya yang berplat-plat merah kami pastikan telah membayar pajak," katanya di ruang kerja, Rabu, 7 April 2021.


Yuliardi melanjutkan 118 kendaraan itu belum termasuk kendaraan dinas operasional yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi verikal di Lampung, karena masing-masing OPD juga mempunyai kendaraannya masing-masing dan direkap oleh masing-masing OPD.


"Di bawah sekretariat provinsi Lampung kami upayakan tertib dan dirawat dengan baik. Kendaraan yang dipakai oleh pejabat yang pensiun juga kami tarik sehingga aset-aset kami yang dibawa. Nanti juga BPK akan melakukan audit," katanya.


Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Adi Erlansyah, mengatakan, pihaknya melaksanakan pelaksanaan program pemutihan atau kebijakan memberikan keringanan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Samsat yang ada di Lampung mulai 1 April 2021 sampai 30 September 2021. 

 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar