korupsipemprov

Pemprov Optimalkan Edukasi Pencegahan Korupsi Sejak Sekolah Dasar

( kata)
Pemprov Optimalkan Edukasi Pencegahan Korupsi Sejak Sekolah Dasar
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Lampung, Irwan S Marpaung. Lampost/Triyadi Isworo

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung terus mengoptimalisasikan edukasi pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sejak pendidikan dini, dan sekolah dasar. Hal tersebut merupakan semangat dan komitmen untuk mewujudkan generasi penerus yang bersih dan berintegritas.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Lampung, Irwan S Marpaung mengatakan, bahwa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengajak pihaknya untuk sama-sama memberantas korupsi di daerah. Apalagi pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh Indonesia harus benar-benar terwujudkan. Kemudian ia mengatakan sedini mungkin edukasi mengenai pencegahan korupsi tersebut harus diberikan kepada generasi penerus di Lampung. 

"Semangat anti korupsi harus terus digaungkan sampai kedaerah sejak usia dini dan sekolah dasar," katanya di Ruang Kerjanya Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 25 Juni 20202.

Disinggung mengenai Lampung menempati peringkat 8 (kedelapan) instansi/provinsi dengan angka korupsi tertinggi se Indonesia tahun 2014-2019 sesuai pemaparan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Ia mengatakan, pihaknya juga sudah memiliki Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung.

"Pak Gubernur sudah beberapa kali bolak-balik menekankan kepada jajaran termaksud OPD dan Bupati/Walikota agar tidak korupsi. Artinya kita mendukung apa yang diinginkan oleh KPK," katanya.

Namun saat ini pihaknya bersama jajarannya fokus membahas antikorupsi dalam bidang pendidikan supaya anak-anak sekolah menyadari arti pentingnya pendidikan antikorupsi. Untuk di Lampung seharusnya sudah berjalan, tapi ada kendala karena dari 200 yang mengikuti pelatihan, namun kurang dari 40 orang yang dinyatakan lulus oleh pengajar dari KPK.

"Kalau andaikan orang yang didiklat gak lulus, maka dilakukan penataran lagi. Nantinya pembelajaran materi anti korupsi kepada peserta didik diberikan oleh orang-orang yang sudah lulus penataran dan diklat dari KPK," katanya.

Kedepan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung akan memberikan pendidikan anti korupsi di lingkungan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasyah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasyah Aliyah (MA). KPK juga berkeinginan setiap sekolah minimal mempunyai 1 guru untuk memberikan mata pelajaran anti korupsi selama 2 jam kepada peserta didiknya.

"Kedepan Disdikbud berkoordinasi dengan BPSDM untuk dilakukan penataran kepada para guru yang mewakili sekolah dan UPTD masing-masing di Lampung. Paling tidak ini segera dilakukan," katanya.

Winarko



Berita Terkait



Komentar