#Pemprov#BUMDes

Pemprov Optimalkan BUMDes

( kata)
Pemprov Optimalkan BUMDes
dok Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung berupaya mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga lebih produktif. Sehingga bisa berkontribusi pada pendapatan desa dan menggerakan roda perekonomian masyarakat.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Lampung tercatat sebanyak 1.988 BUMDes di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Timur, Way Kanan, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Pesisir Barat. Sementara di Kota Bandar Lampung dan Metro tidak memiliki BUMDes.

Dari jumlah tersebut terdapat kategori klasifikasi terdiri dari 1.044 BUMDes yang dasar, 839 BUMDes yang tumbuh, 101 BUMDes yang berkembang dan 4 BUMDes yang maju. BUMDes tersebut tersebar di 203 Kecamatan se-Provinsi Lampung.

Kasi Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Lampung, Fahmutami menjelaskan bahwa BUMDes tersebut bergerak dibidang usaha pelayanan dasar seperti kebutuhan pokok, sembako, air bersih, kesehatan, pasar-pasar desa, desa wisata dan sebagainya. Dari keuntungan yang ada di BUMDes tersebut bisa menjadi pendapatan asli daerah masing-masing.

"Kalau bantuan anggarannya langsung dari Kementerian dan Bupati Kabupaten masing-masing. Keuntungannya bisa menjadi pendapatan asli desa," katanya saat di temui dikantornya, Kamis 12 Desember 2019.

Kemudian ia mengatakan pihak Provinsi Lampung melakukan pembinaan-pembinaan kepada BUMDes seperti penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki jiwa bisnis dan bisa dipercaya, melakukan pembinaan catatan keuangan, audit keuangan dan sebagainya. Ia juga mengatakan ada beberapa BUMDes yang berhasil seperti di Hanura Pesawaran dan sebagainya. "BUMDes inikan harus menguntungkan. Untuk modal dari dana desa yang harus dikelola secara baik oleh masyarakat desa tersebut," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti ribuan badan usaha milik desa (BUMDes) yang tidak beroperasi alias mati suri. Selain itu banyak juga yang sudah beroperasi tapi belum memberikan kontribusi buat masyarakat pedesaan. Padahal di sisi lain anggaran dana desa dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk itu, Jokowi ingin program tersebut dikelola secara lebih produktif.

"Saya dapat laporan bahwa dari 2.188 BUMDes tidak beroperasi, dan 1.670 BUMDes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa," kata Jokowi.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar