#keselamatankerja

Pemprov Minta K3 Jadi Hal Utama di Semua Sektor Usaha

( kata)
Pemprov Minta K3 Jadi Hal Utama di Semua Sektor Usaha
Foto: Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto saat memimpin Apel Pencanangan Bulan K3 Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 di Balai Keratun Lantai 3, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 28 Januari 2021. Dok ADPIM


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung meminta kepada semua sektor usaha untuk terus mengutamakan semangat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meski di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Pesan tersebut juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto, saat memimpin Apel Pencanangan Bulan K3 Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan tema "Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya K3 pada Semua Sektor Usaha" di Balai Keratun Lantai 3, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 28 Januari 2021.

"Kondisi pandemi ini jangan menurunkan semangat untuk terus menerus menggelorakan pentingnya menerapkan K3 di tempat kerja kita masing-masing," kata Fahrizal 

Ia mengatakan jika dalam penanggulangan covid-19 dikenal istilah 3M (mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak / menghindari kerumunan). Namun, dalam pelaksanaan K3 ada istilah 3N yaitu Nihil Kecelakaan Kerja, Nihil Pelanggaran Norma K3, dan Nihil Penindakan Hukum K3. Saat ini pemerintah tengah berupaya untuk memperluas lapangan kerja dan membangkitkan kembali dunia usaha di masa adaptasi kebiasaan baru ini, integritas semua pemangku sangat diperlukan. 

"Profesionalisme dan integritas semua pemangku kepentingan merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi," ujarnya. 

Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan baik pengusaha, serikat pekerja, pekerja dan masyarakat, untuk terus meningkatkan pengawasan dan kesadaran pentingnya K3. Secara keseluruhan, peningkatan pengawasan menjadi tanggung jawab negara sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja. Hal itu guna menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. 

Hal tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang hendak dicapai pemerintah Indonesia pada 2030, yakni pengentasan segala bentuk kemiskinan dan mempromosikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Salah satu syarat bahwa pekerjaan itu dinyatakan layak adalah terpenuhinya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pada 2020 telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan K3 secara nasional. Seperti, menyempurnakan peraturan perundang-undangan serta standar di bidang K3, termasuk menyesuaikan pelaksanaan K3 pada masa pandemi covid-19. Serta meningkatkan peran pengawas bidang K3 dalam pembinaan dan pemeriksaan serta penegakan hukum di bidang K3 serta peningkatkan kesadaran pengusaha/ pengurus, tenaga kerja dan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan bidang K3. 

"Juga meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga K3 dan pemeduli K3 dan meningkatkan peran asosiasi-asosiasi profesi K3 dan perguruan tinggi agar memiliki program K3," katanya. 

Semua pihak juga diminta untuk ikut mengawal pelaksanaan program K3 pada semua tempat. Menurutnya, K3 tidak hanya tanggung jawab para pengusaha dan pemerintah, namun juga serikat pekerja yang wajib memberi perhatian dan mendorong agar K3 dapat dijalankan secara efektif. 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar