#BERITALAMPUNG#BANSOS#DTKS

Pemprov Minta Dinsos Pastikan Bansos Tepat Sasaran

( kata)
Pemprov Minta Dinsos Pastikan Bansos Tepat Sasaran
Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto saat menutup Rapat Koordinasi Program Bantuan Sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Provinsi Lampung di Ballroom Swiss-Bellhotel, Rabu, 17 Maret 2021. Dok ADPIM


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung meminta dinas sosial(Dinsos) kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk benar-benar melaksanakan verifikasi dan validasi data secara akurat. Tujuannya agar program bantuan sosial (Bansos) dapat didistribusikan tepat sasaran, tepat waktu, tepat regulasi, dan tepat guna.


Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengatakan masyarakat yang tergolong sebagai fakir miskin dan orang yang terlantar merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, penting agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai data di lapangan baik dari jumlah maupun domisili penerima bantuan sosial.

"Pentingnya pelaksanaan verfikasi dan validasi DTKS agar program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara akurat," kata Fahrizal saat menutup Rapat Koordinasi Program Bantuan Sosial dan DTKS Provinsi Lampung di Ballroom Swiss-Bellhotel, Rabu, 17 Maret 2021

Ia berharap adanya koordinasi dan sinergisitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam melaksanakan program upaya pembinaan sampai tingkat desa agar verifikasi dan validasi data dilakukan secara akurat. Ia juga percaya bahwa jajaran dinas sosial mampu mewujudkan akurasi data tersebut.

"Mari bersama-sama mewujudkan rakyat Lampung berjaya," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan pihaknya bersinergi bersama Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk membantu pendataan. Kemudian, Kementerian Sosial pada awal Januari 2021 sudah mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan padu padan pemutakhiran data. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Kemensos tidak terverifikasi faktual secara baik, akan terhapus dan tidak mendapatkan bantuan.


"Di Lampung ada 1.018.135 rumah tangga miskin. Kemudian yang mendapatkan jaring pengaman sosial melalui program sembako ada 792.172 keluarga penerima manfaat, program bantuan sosial tunai 239.349 keluarga penerima manfaat, dan progam PKH 471.431 keluarga penerima manfaat. Dari data tersebut yang invalid berjumlah 193.003 keluarga penerima manfaat," katanya 


Pihaknya melakukan tindaklanjut dari beberapa rekomendasi dari Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang penggunaan DTKS dalam pemberian bantuan sosial, hal tersebut karena masih ada keluaga miskin yang belum terdata dan tidak kebagian bantuan sosial. Kemudian rekomendasi dari Analisis Rekomendasi Ombudsman RI Perwakilan Lampung, muali dari Kabupaten/Kota sampai Provinsi perlu optimalisasi lagi pendataan DTKS. Selanjutnya berita acara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Ia mengatakan ada regulasi baru yakni surat keputusan bersama (SKB) Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri tentang dukungan percepatan penyampaiann DTKS terbaru dari Kabupaten/Kota. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa proses pemutakhiran data yang alokasi anggarannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah. 


 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar