#beritalampung#beritabandarlampung#bansos

Pemprov Lampung Ubah Skema Penerima Bansos Antisipasi Inflasi Jadi Rp900 Ribu/KPM

( kata)
Pemprov Lampung Ubah Skema Penerima Bansos Antisipasi Inflasi Jadi Rp900 Ribu/KPM
Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto (tengah). Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung mengubah skema pembagian bantuan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpilih mendapatkan bantuan dari Pemprov Lampung dari sebelumnya direncanakan Rp515 ribu/KPM menjadi Rp300 ribu/KPM per bulan atau total selama tiga bulan Rp900 ribu/KPM. 

Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan bantuan Rp300 ribu/KPM tersebut akan disalurkan untuk tiga bulan terhitung sejak Oktober hingga Desember 2022. 

"Pemprov Lampung telah mengalokasikan dana sebesar Rp10,6 miliar yang diambil dari dua persen dari dana transfer umum (DTU). Awalnya rencana bantuan Rp515 ribu selama tiga bulan. Tetapi akan kita sama ratakan dengan bantuan sosial dari pemerintah pusat yaitu Rp300 ribu selama tiga bulan," kata dia, Selasa, 20 September 2022. 

Baca juga: Pemprov Lampung Usulkan 713 Formasi PPPK

Adapun total dari bantuan tersebut senilai Rp900 ribu/ KPM. Ia juga menjelaskan demi mengurangi risiko kesalahan administrasi dan risiko penyimpangan, maka bantuan sosial berupa uang tunai tersebut akan disalurkan melalui rekening penerima melalui Bank Lampung.

Adapun bantuan akan mulai disalurkan pada awal Oktober 2022 mendatang. "Oktober mulai proses penyaluran dan menggunakan Bank Lampung sebagai upaya agar penyaluran lebih efisien," katanya. 

Tak ketinggalan pihaknya juga mengutamakan penerima yang statusnya lanjut usia dan disabilitas. "Pasti akan disiapkan skema khusus jadi entah nanti ada tim yang turun langsung atau melalui pamong desa agar bisa didampingi. Yang jelas kita prioritaskan (lansia dan disabilitas)," jelasnya.

Adapun untuk jumlah bansos yang disalurkan kepada kurang lebih 11.877 KPM ini telah melalui masa pendataan yang dipastikan ke dalam kategori miskin ekstrem dan tidak menerima bantuan apapun baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Kita fokuskan untuk titik kritis dalam menentukan kelompok sasaran. Jika mengacu dalam edaran dari Menteri PMK kita gunakan data untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Di Lampung ada setidaknya 104 ribu warga miskin eskrem dan belum tersentuh bantuan apapun," tutup dia.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar