#pemprovlampung#beritalampung

Pemprov Lampung Raih WTP Tujuh Kali Berturut

( kata)
Pemprov Lampung Raih WTP Tujuh Kali Berturut
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam Rangka Penyerahan LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas LKPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa, 27 April 2021. Triyadi Isworo/Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) laporan keuangan 2020. Dengan begitu, Pemprov sudah tujuh kali berturut-turut mendapatkan predikat tersebut sejak 2014.

Hal tersebut disampaikan ketika Rapat Paripurna Istimewa DPRD Lampung dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa, 27 April 2021.

Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Bahrullah Akbar, mengatakan semua pihak terus berkomitmen untuk transparan dan akuntabel dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksaan terhadap keuangan daerah merupakan perintah undang-undang.

"Laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Opini itu disasarkan kepada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem internal, dan sebagainya," kata Bahrullah Akbar dalam laporannya.

Meskipun begitu, pihaknya merekomendasikan untuk menyusun panduan pemutakhiran potensi pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor (PKB), kekurangan volume pekerjaan dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) sistem informasi manajemen rumah sakit.

"Rekomendasi tersebut perlu ditindaklanjuti Pemprov," katanya.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengatakan pengelolaan keuangan ini dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan ditengah pandemi covid-19. 

"Syukur alhamdulillah laporan keuangan Pemprov selesai dan diaudit. Kami terima opini WTP ini dan ke depan menjalankan hal-hal yang menjadi rekomendasi BPK RI," katanya.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar