#perlindungananak#perempuandananak

Pemprov Lampung Komitmen Melindungi Anak

( kata)
Pemprov Lampung Komitmen Melindungi Anak
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung, Fitrianita Damhuri dan jajaranya mengikuti rapat koordinasi nasional perlindungan anak melalui virtual meeting, Selasa, 20 Oktober 2020. Dok.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan jajarannya dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk terus berkomitmen melakukan perlindungan perempuan dan anak dari segala perbuatan pelanggaran yang sering terjadi. Hal tersebut yang kupas dalam pelaksanaan rapat koordinasi nasional perlindungan anak program kerja sama Pemerintah Republik Indonesia bersama UNICEF periode 2016-2020 di Lingkungan Ditjen Bina Pembangun Daerah Wilayah Sumatera melalui virtual meeting, Selasa, 20 Oktober 2020.

Kegiatan dihadiri Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV mewakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Zanariah. Kemudian narasumbernya meliputi Kasubdit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ditjen Bina Bangda Kemendagri Sri Utami, Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian PPPA Valentina Gintings, dan Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Kementerian PPPA Rohika Kurnia Sari. Kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung, Fitrianita Damhuri juga hadir dalam koordinasi tersebut.

Zanariah menyampaikan permasalahan spesifik anak di daerah meliputi banyak hal. Pertama, anak yang terhalang dari layanan dasar berkualitas karena minimnya akses, kemiskinan dan marjinal serta faktor yang memengaruhinya.

Kedua, anak rentan yang terlambat mendapat layanan untuk melayanani kebutuhan khususnya agar terhindar dari risiko-risiko yang membahayakan dan faktor yang memengaruhinya. Ketiga, anak yang menjadi  korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, atau diskriminasi akibat dari guncangan atau pergeseran norma.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masuk pemerintah konkuren nonpelayanan dasar. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat 6 suburusan, yaitu kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak," katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung, Fitrianita Damhuri menyampaikan hasil diskusi pemetaan isu dan permasalahan serta capaian pelaksanaan kebijakan pemenuhan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak di daerah, pemprov terus berkomitmen untuk melindungi perempuan dan anak. Begitupun pemberdayaan perempuan juga terus dioptimalkan serta anak disabilitas juga perlu dirangkul.

"Perlu melibatkan tokoh-tokoh agama turut ikut serta dalam memberikan perlindungan kepada anak. Identifikasi komitmen dan masukan strategis daerah dalam upaya pemenuhan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak di daerah juga harus dilakukan," katanya.

Sesuai dengan UU 23 Tahun 2014, untuk kualitas keluarga di tingkat provinsi dituntut untuk melakukan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota. Kemudian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota. Serta penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya untuk pemenuhan hak anak (PHA), pemerintah provinsi melakukan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat provinsi. Kemudian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Kemudian perlindungan khusus anak, pemprov melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota. Lalu penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat provinsi. Selain itu, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota. 

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar