#danabagihasil#beritalampung#dbh

Pemprov Lampung Kejar Pendapatan untuk Lunasi DBH

( kata)
Pemprov Lampung Kejar Pendapatan untuk Lunasi DBH
Kepala Badan Keuangan Daerah Lampung Minhairin. Lampost.co/Setiaji B Pamungkas


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kas daerah yang minim membuat Pemprov Lampung menunda pembayaran dana bagi hasil (DBH) kepada kabupaten/kota se-Lampung.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Lampung Minhairin menjelaskan kas daerah masih relatif kecil yakni di bawah Rp500 miliar, sehingga pembayaran DBH belum bisa direalisasikan untuk kabupaten dan kota. Meski demikian, tahun ini Pemprov Lampung akan mencicil pembayaran DBH selama empat triwulan.

"DBH secara keseluruhan yang dianggarkan tahun ini Rp1,1 triliun dan akan kami bayarkan per empat triwulan," kata dia kepada lampost.co, Selasa (19/2/2019).

Upaya yang dilakukan Pemprov untuk mempercepat pemenuhan kas daerah yakni mendorong pendapatan daerah yang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). "Kita menunggu dana DBH dari dari pusat seperti bagi hasil migas dan lainnya, itu masuk dana perimbangan, lumayan besarlah, dana alokasi umum (DAU) juga kan tiap bulan masuk, " ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Bapenda Lampung A Rozali menjelaskan pihaknya hanya membuat surat keputusan jumlah DBH yang harus dibayar kepada tiap kabupaten dan kota. Untuk melunasi DBH, pihaknya akan maksimalkan pendapatan dari semua lini di sektor pajak. Selain itu, sosialisasi terus digalakkan agar realisasi pendapatan lebih baik.

"Target sudah disesuaikan dengan potensi. Diharapkan kita bisa melebihi target. Untuk pajak saat ini masih mengandalkan kendaraan baik roda dua maupun roda empat," kata dia.

Setiaji Bintang Pamungkas*






Berita Terkait



Komentar