#BERITALAMPUNG#BANTUANSOSIAL#WARGAMISKIN

Pemprov Lampung Bersinergi dengan Kemensos Bangun Program Kesejahteraan Sosial 

( kata)
Pemprov Lampung Bersinergi dengan Kemensos Bangun Program Kesejahteraan Sosial 
Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos RI, Adi Karyono menerima kunjungan dari Sekprov Fahrizal Darminto di Kemensos di Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. (Foto: Dok Dinsos Lampung)


Bandar Lampung(Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi(Pemprov) Lampung melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk pembangunan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Bumi Ruwai Jurai. Langkah tersebut diambil guna menyampaikan pemaparan dan usulan mengenai keadaan sosial yang ada di Lampung.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial di Kementerian Sosial RI Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Adi Karyono Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial sekaligus merangkap sebagai Plt. Kepala Biro Perencanaan Kemensos RI.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi mengatakan bahwa dinas sosial Lampung mengusulkan beberapa program di bidang pembangunan sosial kemasyarakatan. Usulan program tersebut seperti penanganan kemiskinan, rehabilitasi panti lansia, disabilitas, dan pemberdayaan masyarakat sebanyak tujuh panti yang rusak melalui pos dana DAK.

"Pak Sekda melakukan presentasi kepada Kementerian Sosial mengenai program sosial yang ada di Lampung. Doakan saja mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapa diakomodasi oleh Kementerian Sosial," kata Aswarodi melalui keterangan tertulis, Senin, 8 Maret 2021. 

Pihaknya juga mengusulkan rencana pengembangan Makam Pahlawan Raden Intan di Kalianda Lampung Selatan menjadi destinasi wisata, sejarah, ziarah, religi, dan edukasi. Harapannya pada 2022 ada alokasi anggaran untuk pengembangan destinasi wisata, ziarah dan edukasi tersebut.


Selanjutnya, Aswarodi mengusulkan hadiah tidak tertarik (HTT) yang ada di Kementerian Sosial supaya mendukung beberapa lembaga kesejahteraan sosial yang ada di Provinsi Lampung. Pihaknya juga mengusulkan penambahan program bedah rumah untuk rumah tidak layak huni. Pada Januari 2021, pihaknya sudah mendapatkan 300 kuota rumah tidak layak huni. Selanjutnya, Aswarodi mengusulkan penambahan kuota kembali sebanyak 200 kuota rumah sehingga total kuota sebanyak 500 rumah.


"Kemudian program perluasan PKH, BPNT, BST dan sebagainya. Tetapi semuanya itu terkait dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, penekanan dari kementerian kepada Lampung agar pendataan tersebut lebih akurat kembali. Pada 15 Maret 2021, kami akan melaksanakan sosialisasi terkait DTKS tersebut," katanya.


Aswarodi menambahkan usulan pemprov Lampung untuk anggaran kegiatan tersebut pada 2022. Namun, ada beberapa program usulan yang kemungkinan bisa direalisasikan tahun ini. 

 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar