#KPK#Lampung

Pemprov Komitmen Cegah Korupsi di Lampung

( kata)
Pemprov Komitmen Cegah Korupsi di Lampung
Koordinator Wilayah IV KPK RI, Aminuddin saat menemui Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim di Kantor Gubernur Lampung, Senin, 7 Desember 2020. Dok ADPIM


Bandar Lampung (Lampost.co): Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyambangi Kantor Gubernur Lampung, Jalan Wolter Mongensidi, Bandar Lampung. Kedatangan lembaga anti rasuah tersebut dalam upaya monitoring, supervisi dan monitoring Pemerintah Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Bumi Ruwai Jurai.

Apalagi saat ini KPK terus melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Pada Rabu, 25 November 2020 lalu, KPK menangkap dan menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait izin ekspor benur atau benih lobster. Kemudian KPK juga menangkap dan menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19, Minggu, 6 Desember 2020.

"Kami menerima kunjungan dan mencatat arahan dari KPK untuk memberikan perbaikan dan upaya pencegahan korupsi. Terutama peran inspektorat sangat dibutuhkan dalam pencegahan korupsi. Nanti ada pertemuan tindak lanjutnya secara teknis menyampaikan arahan agar lebih maksimal," kata Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim usai pertemuan dengan KPK, Senin, 7 Desember 2020.

Koordinator Wilayah IV KPK RI Aminuddin mengatakan bahwa KPK mempunya tugas untuk melakukan pencegahan sesuai amanah undang-undang. Ia mengajak jajaran kepala daerah untuk senantiasai menjahui tindakan yang melawan hukum, tidak melakukan upaya serta perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ada 8 area intervensi yang menjadi aksi pencegahan korupsi terhadap pemerintah daerah. 

"Intinya KPK punya komitmen sebisa mungkin kita upayakan untuk pencegahan. Sehingga harapannya ketika sudah diupayakan secara maksimal upaya pencegahan maka tingkat korupsi dan peluang korupsi bisa di tekan," katanya.

Sementara itu Inspektur Provinsi Lampung Adi Erlansyah mengatakan ada beberapa area yang menjadi pantauan dari KPK dalam rangka dan upaya pencegahan korupsi. Inspektorat juga memiliki tugas pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi tanggungjawab Inspektorat untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada penyimpangan.


"Saat ini kami sudah level 3 maka Inspekorat bukan hanya sebagai pengawasan tetapi sebagai konsultan. Jadi OPD bisa berkonsultasi terhadap kegiatannya yang akan dilaksanakan. Kemudian kita juga telah melakukan penilaian resiko. Jadi sudah dilakukan penilaian risiko di awal tahun kegiatan mana yang mempunyai resiko tinggi. Sehingga OPD bisa melakukan antisipasi," kata Adi Erlansyah. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar