#BERITALAMPUNG#HUMANIORA

Pemprov Jamin Masyarakat Miskin Tetap Bisa Bersekolah

( kata)
Pemprov Jamin Masyarakat Miskin Tetap Bisa Bersekolah
Ketua MKKS SMK Provinsi Lampung Moh. Eddy Harjito dan Ketua MKKS SMA Provinsi Lampung Suharto bersama jajaran saat rapat koordinasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung. (Foto : Lampost.co/Triyadi Isworo)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjamin siswa-siswi SMA/SMK sederajat dari kalangan masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi gratis untuk mengenyam pendidikan. Sekolah tidak boleh memungut biaya kepada orang tua/wali peserta didik yang perekonomiannya lemah apalagi saat ini masih pandemi covid-19.

Apalagi peserta didik tersebut melalui jalur afirmasi. Jalur afirmasi disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (misalnya penerima KIP). Jalur ini merupakan komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan layanan akses pendidikan berkualitas untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Lampung. Regulasi tersebut ditetapkan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada 4 November 2020.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Atas (SMA) Provinsi Lampung, Suharto mengatakan bahwa bahwa pihaknya mempunyai tugas untuk mencerdaskan anak bangsa dengan memberikan pelayanan pendidikan. Program-program untuk membantu peserta didik dari kalangan masyarakat yang tidak mampu di sisi ekonominya.

"Siswa yang tak mampu dari segi ekonomi atau jalur afirmasi kami akomodir. Kemudian, bila ada orang tua keberatan mengenai sumbangan pendanaan pendidikan segera lapor ke sekolah nanti kami layani. Anak yang tak mampu dibebaskan dari biaya," kata Suharto di ruang kerja, Selasa, 9 Maret 2021.

Ia mengatakan bahwa proses kegiatan belajar mengajar tidak boleh berhenti meski di setiap sekolah memiliki keterbatasan masing-masing. Suharto juga mendukung upaya Ombudsman RI Perwakilan Lampung membuka posko pengaduan bagi siswa kurang mampu secara ekonomi bila merasakan keluhan terkait sumbangan sekolah.

Ketua MKKS SMK Provinsi Lampung, Moh. Eddy Harjito mengatakan bahwa pemerintah pusat, daerah dan masyarakat bertanggungjawab untuk pendidikan. Bila ada siswa-siswi yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi, maka tidak dipungut biaya dan sekolah tidak boleh memungut sumbangan. Orang tua/wali murid juga bisa datang ke sekolah bila ada persoalan yang dihadapi, nanti akan diverifikasi dan diakomodasi.


"Semua peserta didik wajib diberikan pendidikan sama dan layak. Bila ada peserta didik tidak mampu secara ekonomi, tidak boleh dipungut bayaran. Ini kan hanya persoalan komunikasi, ada orang tua yang belum mendapatkan informasi yang utuh. Bila ada yang tak mampu silakan datang ke sekolah temui bendahara atau kepala sekolah, kami akomodir," katanya. 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar