pemprovlampungbansoscoviddinsosmensos

Pemprov Ingatkan Penyaluran Bansos Harus Sesuai Aturan

( kata)
Pemprov Ingatkan Penyaluran Bansos Harus Sesuai Aturan
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi saat memberikan apresiasi kepada mahasiswi Program Gerakan Ayo Kuliah PKH Lampung. DOK


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi menyampaikan tertangkapnya Menteri Sosial patut menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh di jajaranya mulai lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke desa. 

Penangkapan tersebut harus dijadikan pengingat agar semuanya bekerja sesuai aturan hukum dan regulasi yang berlaku.

"Tertangkapnya Menteri jadi bahan evaluasi kita semua. Bekerjalah sesuai regulasi dan aturan yang berlaku. Berhati-hati dalam melangkah dan bekerja," katanya, Minggu, 6 Desember 2020.

Menurutnya, sejak dirinya menjadi Kepala Dinas Sosial, dia terus mengingatkan kepada jajarannya untuk bekerja yang benar, jangan melanggar aturan, hindari suap dan korupsi. 

Hal itu juga yang menjadi atensi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga selalu memberi arahan kepada jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan tugas, bekerjalah sesuai regulasi dan aturan, hindari perbuatan yang berpotensi dan berindikasi melawan hukum.

"Dalam menyalurkan bantuan sosial yang ada di Lampung juga kami minta jajaran sampai di masyarakat harus sesuai aturan. Hindari kegiatan, tugas, dan perbuatan yang berpotensi melanggar ketentuan dan melawan hukum," kata Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung ini.

Menurutnya, dalam regulasi bansos dari Kementerian Sosial, kewenangan yang diberikan untuk Pemprov hanya sebatas melakukan monitoring dan evaluasi (Monev).

Sementara pihak penyalur, distributor, perusahaan, dan vendornya menjadi keputusan dari Kementerian Sosial.

"Tugas kami di Lampung memastikan bantuan itu sesuai 6T yakni tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, dan administrasi. Saya sudah sampaikan ke Gubernur bahwa Pemprov sebagai monev saja dan tidak ada jajaran kita yang terlibat dalam kasus OTT Mensos. Maka kita harus jadikan ini bahan evaluasi," ujarnya.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar