#LHKPN

Pemprov Ingatkan Pejabat Laporkan Harta Kekayaannya Tepat Waktu

( kata)
Pemprov Ingatkan Pejabat Laporkan Harta Kekayaannya Tepat Waktu
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto. Lampost.co/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meminta para pejabat untuk aktif dan transparan dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketaatan menyampaikan LHKPN merupakan bukti komitmen pejabat untuk menggaungkan semangat transparansi dan bersih dari perbuatan korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).

Sebagaimana disampaikan melalui Surat Edaran KPK No 93 Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2020, KPK mengimbau seluruh pimpinan instansi eksekutif, yudikatif, legislatif maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan daerah (BUMD) untuk mengingatkan seluruh wajib LHKPN di lingkungannya agar segera menyampaikan LHKPN secara tepat waktu. LHKPN disampaikan melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id paling lambat 31 Maret 2021.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan Pemprov telah mengimbau para pejabat di dalamnya untuk aktif secara priodik melaporkan LHKPN. Ia juga memgatakan sepanjang monitoring dua tahun terakhir, pelaksanaan LHKPN sudah cukup baik.

"Kita sudah 100 persen untuk pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung melaporkan LHKPN. Selama ini hanya untuk eselon II dan penjabat yang menangani keuangan. Ke depan kita minta sampai eselon III," kata Fahrizal kepada Lampost.co, Minggu, 31 Januari 2021.

Baca: KPK Tagih LHKPN 2020, Sebanyak 74 Pejabat di Lampung Malah belum Lapor Periode 2019

 

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding mengatakan berdasarkan pasal 21 ayat (1) Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat penyelenggara negara (PN) berdinas untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Terbitnya Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK mengimbau pimpinan instansi untuk menyesuaikan regulasi internal terkait LHKPN sesuai dengan Peraturan KPK terbaru tersebut. 

Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam perubahan peraturan tersebut.  Diantaranya tidak lagi diperlukan salinan dokumen kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan. Namun, PN wajib menyampaikan dokumen asli surat kuasa (lampiran 4) atas nama Penyelenggara Negara (PN), pasangan dan anak tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun. Masing-masing surat kuasa bertanda tangan di atas meterai Rp10.000. Peraturan baru juga menetapkan hanya terdapat satu macam tanda terima, yaitu tanda terima lengkap.

"Untuk itu, penyelenggara negara (PN) harus memastikan bahwa laporan harta yang disampaikan sudah benar, jujur dan lengkap. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka PN wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi," kata Ipi.

Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN. Bagi wajib LHKPN yang telah melakukan pengisian LHKPN dan telah mendapatkan notifikasi terverifikasi, dapat mengunduh tanda terima LHKPN melalui email dan aplikasi e-Filing elhkpn.kpk.go.id pada tabel riwayat LHKPN, kolom aksi dan tombol download tanda terima. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar