#Lampung#TrukBatuBara#WayKanan

Pemprov Harus Bersikap Tegas soal Angkutan Batu Bara

( kata)
Pemprov Harus Bersikap Tegas soal Angkutan Batu Bara
Truk Muatan batu bara yang berhasil diamankan aparat kepolisian setempat beberapa waktu lalu. (Dok.Lampost.co)

WAY KANAN (Lampost.co) – Organisasi kepemudaan di Way Kanan meminta Pemerintah Provinsi Lampung bersikap tegas terkait pelarangan truk angkutan batu bara melintas di Jalan Lintas Sumatera, wilayah Lampung.

Terlebih. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan pernyataan bahwa aktivitas pengangkutan batu bara menggunakan truk merupakan tindakan ilegal. KPK mengatakan angkutan resmi batu bara adalah menggunakan kereta api.

"Kenapa sampai dengan saat ini kendaraan angkutan batu bara tetap saja melintas di jalan lintas tengah Sumatera, Kabupaten Way Kanan. Kami meminta Gubernur Lampung segera mengeluarkan peraturan yang tegas terkait batu bara tersebut," ujar Ketua MPC Pemuda Pancasila Herman didampingi Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Baradatu Ahmad Erfani, Rabu (14/8/2019).

Ia menegaskan Pemuda Pancasila Way Kanan siap melakukan aksi apabila kendaraan tersebut tetap saja melintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera. Sebab, truk angkutan batu bara bertonase lebih sangat merusak jalan.

Sampai dengan saat ini kendaraan tersebut tetap saja melintas di Kabupaten Way Kanan dengan menggunakan truk yang besar.

"Kendaraan batu bara tersebut masih melintas, tetapi pada malam hari. Sekali lagi kami meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera menindak truk-truk angkutan batu bara tersebut," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengeluarkan Surat Nomor 540/1890/DESDM/IV-2/2019 untuk kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang, dan kepala ASDP Ferry Bakauheni, per 7 Agustus 2019.

Isinya, sehubungan dengan kegiatan supervisi KPK tahun 2019 dalam rangka menanggulangi permasalahan pertambangan tanpa izin (Peti) dan pengawasan atas kebocoran PNBP.

Berdasar pada surat tersebut, Pemprov Sumatera Selatan merekomendasikan penjualan batu bara yang diangkut kereta api. Dengan begitu, batu bara yang keluar dari Provinsi Lampung, bukan dari tempat yang ditentukan. Maka batu bara tersebut berasal dari pertambangan tanpa izin dan atau dari tambang yang tidak membayar PNBP.

Gubernur Sumsel meminta kepala KSOP tidak mengizinkan berlayar ke pada kapal tongkang atau pengangkut batu bara di luar lokasi pelabuhan, yang asal batu bara yang tidak diangkut menggunakan kereta api.

Gubernur Sumsel juga meminta kepala ASDP Ferry Bakauheni agar tidak mengangkut truk batu bara ke Pelabuhan Merak yang tidak memiliki dokumen dari Pemprov Sumsel.

Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Dian Patria mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan KSOP.

"Surat ini juga ditembuskan ke KPK, memang supervisi kami, untuk mencegah kebocoran PAD Sumatera Selatan. Jadi kan emang yang pake truk, itu bisa perseorangan dan ilegal (tambang batu bara). Kami sudah koordinasi dengan KSOP, jangan kasih lewat kalau enggak ada dokumen, semua yang resmi harus lewat jalur kereta," ujarnya.

Candra Putra Wijaya

Berita Terkait

Komentar