apbd2020anggarandaerahdkijakarta

Pemprov DKI Dianggap Keterlaluan

( kata)
Pemprov DKI Dianggap Keterlaluan
Gedung DPRD DKI.MI/Panca Syurkani

Jakarta (Lampost.co): Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani kesal dengan cara kerja Pemprov DKI dalam menyusun APBD 2020. Zita sama tak heran kasus anggaran lem jadi ramai ke publik.

"Masa mengevaluasi anggaran milliaran (rupiah) bahannya baru dikasih saat rapat H-1 menit? Kalau bukan keterlaluan apa namanya?" kata Zita di Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

Zita menilai kasus lem adalah puncak dari gunung es. Dia mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2020, penyusunan perlu transparansi dan akuntabilitas.

"Kurang satu, kepercayaan. Komunikasi yang baik dan sinergitas harus dibangun. Kan DPRD dan Pemprov adalah mitra," kata dia.

Politikus PAN itu berharap Pemprov bersedia bekerja sama terkait penyusunan APBD. Hal itu juga berkaitan dengan tugas dewan, yaitu anggaran, pengawasan, dan legislasi (pembuatan peraturan daerah).

"Itu dimaksimalkan agar tak ada anggaran mistis," tegas Zita.

Namun, Zita kurang setuju Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dibuka ke publik sebelum dibawa ke anggota dewan. Dia menilai hal itu melangkahi fungsi DPRD.

"Setelah dibahas dan analisa di DPRD boleh, bahkan warga Jakarta wajib tahu setelah jadi anggaran," tutur dia.

sjaichul anwar



Berita Terkait



Komentar