#pilkada#pemprov#kpu#bawaslu

Pemprov dan Penyelenggara Pemilu Upayakan Penghematan Ongkos Pilkada di Lampung

( kata)
Pemprov dan Penyelenggara Pemilu Upayakan Penghematan Ongkos Pilkada di Lampung
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto. Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali menggelar rapat Penganggaran Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Anggrana Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi, pemprov telah menyetujui adanya cost sharing dana pilkada dengan kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan pemprov bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) demi melakukan penghematan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan, kesiapan anggaran dari kabupaten/kota harus dibahas. 

"Sebab anggaran ini mencakup perencanaan yang sudah disusun KPU dan Bawaslu. Maka perlu musyawarah," kata Fahrizal, Rabu, 7 September 2022. 

Baca: Jadwal Rekrutmen Badan Ad Hoc KPU dan Bawaslu Lampung Belum Jelas

 

Ia mengatakan, pembahasan dilakukan karena adanya prinsip penghematan dalam penyelenggaraan pilkada. Sehingga ada komponen yang perlu disharing antara kabupaten dan provinsi. Meskipun begitu, lanjut Fahrizal, besarannya belum final.

"Yang akan di-cost sharing adalah honor untuk petugas pemungutan suara KPU. Jadi honor KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang dibayarkan oleh provinsi, sementara honorium PPK (panitia pemilihan kecamatan) dibayarkan kabupaten/kota," kata dia.

Menurutnya, terdapat daerah yang belum menetapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Yakni Kabupaten Tanggamus dan Tulangbawang.

"Namun, saat ini kami masih memiliki waktu untuk menindaklanjuti hal tersebut agar segera dapat terselesaikan," kata dia. 

Pemprov mengaku ingin merinci kegiatan tahapan Pilkada Serentak 2024 lebih dulu. Dari pembahasan tersebut, maka akan ditemukan jalan keluar terkait penghematan anggaran.

"Yang difokuskan terkait seluruh tahapan harus kita dukung oleh APBD. Tapi tahapan juga belum keluar tapi sudah jelas seperti tahapan pemutakhiran data pemilih," kata dia. 

Selain itu, tahapan rekrutmen panitia, pelatihan panitia, dan pelantikan, kata Fahrizal, sudah jelas sehingga sudah bisa dihitung. 

"Bahkan ada juga APD, tapi kita harap saat pemungutan suara tidak ada pandemi sehingga tidak perlu APD. Sehingga anggaran yang sekiranya tidak digunakan sudah kita tandai," jelas dia.

Sementara itu, Komisioner KPU Lampung, Titik Sutriningsih mengatakan, terdapat penurunan anggaran dari yang diusulkan sebelumnya. 

"Karena dari awal sebelum cost sharing KPU Lampung mengusulkan Rp681 miliar. Kemudian co sharing jadi Rp313,61miliar. Namun ada penghematan yang disepakati menjadi Rp311 miliar, jadi yang dipotong ialah efisiensi untuk beberapa item anggaran dari segi volume," jelasnya. 

Hal serupa disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hermansyah. Menurutnya dari total anggaran yang diberikan ada penghematan mencapai Rp1 miliar.

"Benar ada penghematan sebesar Rp1 miliar, jadi dari usulan sebesar Rp85 miliar jadi Rp84 miliar yang telah diterima," singkat dia. 

Sobih AW Adnan








Berita Terkait



Komentar