#lampung#bandarlampung#bukitgundul

Pemprov dan Pemkot Perlu Sinergi Tangani Tambang Bukit Ilegal

( kata)
Pemprov dan Pemkot Perlu Sinergi Tangani Tambang Bukit Ilegal
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) – Penanganan terkait bukit di Bandar Lampung yang gundul akibat dikeruk perlu adanya sinergi antara pemprov dan pemkot untuk menindak dan mengambil kebijakan. Hal tersebut karena dulunya  pemkot yang memberikan izin dan memiliki kewenangan. 

Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada 2016, kewenangan berpindah ke Pemerintah Provinsi Lampung. Saat ini Komisi II DPRD Lampung lebih fokus untuk menguatkan data primer, data sekunder, terkait mana saja bukit yang  memiliki atau tidak memiliki  izin, termasuk kondisinya, dan juga melakukan supervisi terhadap hal tersebut.

"Terpenting jangan sampai,  bukit makin habis gundul,  dikeruk. Ini jadi atensi kami," kata Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, Senin, 2 Desember 2019.

Mantan Direktur LBH Bandar Lampung menembahkan selain itu, yang menjadi konsen dari Komisi II yakni untuk meningkatkan  anggaran komisi penilai amdal,  yang sangat minim, hanya Rp34 juta per tahun. Padahal, anggaran sangat penting sebagai benteng utama penguatan pengawasan perizinan tambang.

"Anggaran komisi amdal minim. Padahal ini penting, kalau bisa ditingkatkan," katanya.

Muharram Candra Lugina

loading...

Berita Terkait

<<<<<<< .mine
loading...
||||||| .r621
loading...
=======
>>>>>>> .r624

Komentar