#pemprov#SDA#beritalampung

Pemprov Bentuk Tim Pengawasan Eksploitasi SDA

( kata)
Pemprov Bentuk Tim Pengawasan Eksploitasi SDA
Foto: Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, Prihantono G Zain saat menunjukan surat izin PT LIP. Lampost/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung akan membentuk tim pengawasan eksploitasi sumber daya alam untuk melakukan pengawasan mengenai pertambangan yang ada di Bumi Ruwai Jurai.

Hal tersebut menyikapi adanya polemik yang terjadi di sekitar Gunung Anak Kerakatau yang diduga melakukan penambangan.

Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, Prihantono G Zain mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan sosialisasi bersama tim pengawasan dari Pemerintah Provinsi Lampung terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. 

"Tidak hanya di wilayah pertambangan pasir laut saja, tapi berdasarkan arahan Gubermur Lampung akan dilakukan diseluruh wilayah Provinsi Lampung supaya terkordinir bersama seluruh instansi terkait seperti Forkopimda, Polda, Walhi. Nanti kita usulkan kepada Gubernur. Kemudian temen-temen wartawan juga diajak dan dilibatkan," katanya saat di temui di kantornya, Senin, 25 November 2019.

Kemudian disinggung terkait PT. Lautan Indonesia Persada (LIP) yang melakukan operasi penambangan. Ia menceritakan bahwa PT Lautan Indonesia Persada tersebut mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait pemberian persetujuan pemenuhan komitmen kepada PT. LIP untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan/penambangan pasir laut yang berlokasi di wilayah perairan Pulau Sabesi Kecamatan Raja Basa Kabupaten Lampung Selatan.

Hal tersebut juga berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Idonesia Nomor: KEP.33/MEN/2002 tentang Zona Wilayah Pesisir dan Laut untuk kegiatan pengusaha pasir laut. Kemudian juga sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/671.a/II.06/HK/2011 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksploitasi pasir laut kepada PT Lautan Indonesia Persada.

"Tapi bila melihat kondisinya seperti ini kemungkinan izin PT. LIP tidak bisa diperpanjang. Izin mereka (PT.LIP.red) hanya sampai bulan maret 2020," katanya. 

 

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...

Berita Terkait

<<<<<<< .mine
loading...
||||||| .r621
loading...
=======
>>>>>>> .r624

Komentar