parkirRSUDAMpajak

Pemkot Siapkan Argumen Soal Polemik Pajak Parkir RSUDAM

( kata)
Pemkot Siapkan Argumen Soal Polemik Pajak Parkir RSUDAM
Kabid Pajak BPPRD Bandar Lampung Andre Setiawan. Asrul

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemkot Bandar Lampung memilih bersikap menunggu terkait Pemprov Lampung yang menyurati Komite Standar Akutansi Pemerintah Daerah soal polemik penarikan pajak parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM).

Kabid Pajak BPPRD Bandar Lampung Andre Setiawan mengatakan pihaknya masih menunggu panggilan dari komite standar akutansi atau kementerian keuangan.

Baca juga: Pemkot Persilahkan Pemprov Surati KSAPD terkait Pajak Parkir RSUDAM

"Belum ada panggilan dari pusat, ya kita tetap kalau itu objek pajak," ujarnya, Selasa, 7 Januari 2020.

Ia menambahkan BPPRD akan menyiapkan sejumlah argumen, peraturan dan dasar hukum dalam melakukan penarikan pajak. Pemkot berpegang pada UU 28 tahun 2009, tentang pajak, dan retribusi daerah serta surat dari dirjen perimbangan keuangan, Kemenkeu.

Menurutnya argumen tersebut disiapkan jika pusat memerlukan, ketika ada penilaian soal siapa yang berwenang menarik pajak.

"Nanti kan dari pusat undang kita juga, biar keterangannya berimbang," katanya.

Jika putusan dari komite standar akutansi menyebutkan PT Hanura atau pengelola parkir bukan merupakan objek pajak, pihaknya tidak serta merta langsung "mengaminkan", namun dan akan mempelajari serta meminta arahan dari kepala BPPRD dan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN.

Sementara kabag hukum Pemprov Lampung Zulfikar mengatakan, belum mendapatkan jawaban dari Komite standar akutansi.

"Suratnya baru dikirim beberapa hari yang lalu, jadi belum ada jawaban, kita masih menunggu hasilnya seperti apa," katanya.

 

Winarko



Berita Terkait



Komentar