#UjiKompetensi#JabatanKosong#Metro

Pemkot Metro Gelar Uji Kompetensi untuk Isi Jabatan Kosong

( kata)
Pemkot Metro Gelar Uji Kompetensi untuk Isi  Jabatan Kosong
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro Welly Adiwantra soal uji kompetensi untuk isi jabatan kosong. (Foto: Lampost/Bambang P)


Metro (Lampost.co) -- Pemerintah Kota (Pemkot) Metro berencana melakukan uji kompetensi bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengisi jabatan kosong dengan cara rotasi atau rolling jabatan. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro Welly Adiwantra mengatakan, saat ini untuk mengisi jabatan strategis yang kosong perlu melakukan Ukom untuk mengetahui kemampuan serta jabatan yang akan di isi.  

"Harus uji kompetensi dulu dan saat ini masih dalam tahap pengajuan izin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Setelah tau hasilnya ,nanti jabatan yang kosong baru ketahuan dan akan dilakukan lelang atau seleksi terbuka," kata dia, Minggu, 5 September 2021. 

Dia menjelaskan, nantinya pada lelang jabatan pihaknya tidak menargetkan siapa yang akan mengisi posisi tersebut. 

Kemudian, lelang jabatan juga diikuti oleh siapapun dan dari mana pun di seluruh Indonesia. Syarat tersebut antara lain pangkat minimal 1V/a dan sudah mengikuti serta memiliki sertifikat Diklatpim 3 dengan usia maksimal 56 tahun pada saat pendaftaran.

"Tidak ada target siapapun. Pada pada seleksi terbuka nanti akan dibuka untuk umum asal sudah memenuhi syarat," ujarnya. 

Menurutnya, untuk jabatan yang kosong saat ini belum tentu akan langsung di lakukan seleksi terbuka. Apalagi masa kepemimpinan Wali Kota Wahdi sudha lebih dari enam bulan.

"Untuk idealnya sudah boleh terlaksana dan tidak ada batas waktunya. Intinya akan berlangsung tahun ini," ujarnya. 

Dari data yang dihimpun Lampung Post, ada lima kursi pejabat di Kota Metro yang kosong dan masih diduduki oleh Pelaksana Tugas (Plt)
: jabatan Asisten I Pemkot Metro, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). 

Sri Agustina







Berita Terkait



Komentar