#pemkotbandarlampung

Pemkot Klaim Tak Ada Rekomendasi dari Kemendagri Terkait PPPK

( kata)
Pemkot Klaim Tak Ada Rekomendasi dari Kemendagri Terkait PPPK
Guru PPPK. Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Kota Bandar Lampung memenuhi panggilan Kemendagri terkait pembayaran gaji PPPK. Dalam pertemuan itu, diklaim tak ada rekomendasi khusus terkait persoalan tersebut.

Plt Kepala BPKAD, M Ramdhan, menjelaskan mekanisme pembayaran gaji PPPK yang tidak ditanggung dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Gaji PPPK dibayarkan menggunakan APBD pemerintah daerah masing-masing.

Menurutnya, Itjen Kemendagri menerima penjelasan dari Pemkot Bandar Lampung. Pemerintah menganggarkan Rp11,8 miliar melalui perubahan APBD untuk membayar gaji guru PPPK untuk periode November-Desember.

"Tidak ada rekomendasi dari Itjen Kemendagri," kata Ramdhan, saat dihubungi Lampost.co, Kamis, 29 September 2022.

Untuk sementara waktu, gaji guru PPPK dibayarkan melalui dana BOS masing-masing sekolah. Hanya saja, Kemendagri meminta untuk memaksimalkan dana BOS terkait polemik guru PPPK ini.

Bahkan, dalam rapat tersebut, Itjen Kemendagri akan berkoordinasi langsung dengan Kemendikbud. Itjen Kemendagri akan meminta agar penyaluran dana BOS ke sekolah tetap lancar.

"Irjen Kemendagri segera berkoordinasi agar penyaluran dana BOS bisa dilakukan tepat waktu, sehingga pihak sekolah tidak lagi terlambat membayar honor guru yang berasal dari dana BOS," ujarnya.

Effran Kurniawan








Berita Terkait



Komentar