moupemkotkejari

Pemkot Gandeng Kejari Awasi Dana Covid-19

( kata)
Pemkot Gandeng Kejari Awasi Dana Covid-19
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penanganan permasalahan hukum di bidang perdata, dan pidana. Salda

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Termasuk, mengawal dana penanganan covid-19.

Penandatangan ini dilakukan di aula gedung Kejari Bandar Lampung Lantai 4, Rabu, 8 Juli 2020. Dalam hal ini langsung ditandatangani oleh Kajari Yusna Adia dan Wali Kota yang diwakili oleh Sekretaris Kota Badri Tamam.

Dalam sambutannya Kajari Bandar Lampung Yusna Adia mengatakan, dalam kerjasama ini terdapat fungsi dan wewenang Kejaksaaan Negeri dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yakni, pertama, bantuan hukum litigasi maupun non litigasi.

"Selanjutnya, pertimbangan hukum, yaitu pendampingan hukum yang merupakan (legal assistance) maupun pendapat hukum (legal opinion) dan yang ketiga, tindakan hukum lain, yaitu Jaksa Pengacara Negara menjadi mediator apabila Pemerintah Bandar Lampung bersengketa dengan BUMD/BUMN atau instansi pemerintah," pungkasnya.

Sekkota Bandar Lampung Badri Tamam menambahkan, peningkatan efektivitas masalah hukum, bidang hukum serta pengawalan program-program pembangunan yang ada di Bandar Lampung termaksud dana covid-19.

"Ada perintah dari pusat juga mengawal dana covid-19 termaksud KPK. Karena kejaksaan termaksud internal pemerintah jadi kita sama-sama terus mengawal dana tersebut," tambahnya.

Winarko



Berita Terkait



Komentar