#kotalayakanak#bappeda#beritalampung

Pemkot Bandar Lampung Fokus Wujudkan Kota Layak Anak

( kata)
Pemkot Bandar Lampung Fokus Wujudkan Kota Layak Anak
Pemkot Bandar Lampung saat rapat Tim Gugus tugas Kota Layak Anak (KLA) di ruang rapat wali kota, Senin (25/2/2019). Lampost.co/Deta Citrawan

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemerintah Kota Bandar Lampung berencana meningkatkan pelayanan terhadap anak-anak di Kota Tapis Berseri melalui program Kota Layak Anak (KLA). Hal itu dibahas dalam rapat tim gugus tugas KLA Bandar Lampung di ruang rapat Walikota Bandar Lampung, Senin (25/2/2019).  

Asisten I Pemkot Bandar Lampung Sukarma Wijaya mengatakan, untuk meningkatkan status KLA Bandar Lampung dari tingkatan pratama menuju madya, pihaknya akan semakin meningkatkan layanan dan kebutuhan terhadap anak di Bandar Lampung. "Terkait indikator KLA itu, pertama kita menyiapkan sekolah layak anak, lahan terbuka untuk bermain anak, dan layanan pengaduan anak, supaya bagaimana anak itu merasa nyaman ketika berhadapan dengan masalah hukum. Dan itu sudah disiapkan semua oleh pihak terkait, seperti kepolisian, pengadilan dan kejaksaan," ujar Sukarma.

Dirinya menegaskan, terkait masalah pendidikan anak, Pemkot setempat juga telah menjamin tidak akan terdapat anak putus sekolah, melalui berbagai program pendidikan yang telah dilaksanakan. "Yang ada di sini itu anaknya yang tidak mau sekolah. Untuk itu melalui keluarganya kita beri dorongan supaya memotivasi anak supaya mau semangat sekolah. Terakhir terkait pernikahan dini, itu juga yang jadi perhatian kita," kata dia.

Pihaknya berharap Bandar Lampung menjadi kota layak anak dapat terwujud, sehingga manfaatnya pun dapat dirasakan oleh seluruh anak. "Solusi-solusi seperti ini yang harus kita bangun, kita harapkan Kota Bandar Lampung layak anak ini benar-benar nyata dirasakan anak-anak kita," harapanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bandar Lampung Khaidarmansyah mengatakan Pemkot setempat juga mendorong pemenuhan hak-hak sipil anak seperti memiliki KIA, akta kelahiran, dan dimasukkan dalam kartu keluarga. "Misal ada anak lahir tanpa bapak, itu sudah ada aturan yang mengaturnya bahwa anak itu juga berhak mendapatkan hak sipil. Tinggal kita mendorong supaya orang tuanya mau mengurus sehingga anak itu dapat hak-hak sipilnya," ujar Khaidar.

Deta Citrawan



Berita Terkait



Komentar