#penyempitansungai#perusahaan#pemkot#ptscg

Pemkot Bakal Cek Penyempitan Sungai oleh  PT SCG

( kata)
Pemkot Bakal Cek Penyempitan Sungai oleh  PT SCG
dok Lampost.co

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Bandar Lampung, besok akan mengecek langsung lokasi perusahaan yang diduga lakukan penyempitan sungai,  di Jagabaya III, Way Halim.

 

Dimana sebelumnya, masyarakat Kelurahan Jagabaya III, Way Halim, mengeluhkan adanya aktifitas PT. SCG Readymix Indonesia yang diduga mengakibatkan penyempitan sungai, dengan posisi sungai tepat berada disamping lahan perusahaan.

 

Kepala Disperkim Bandar Lampung Yustam Effendi, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Permukiman Dekrison, mengatakan. Bahwa pihak Dinas akan mengecek adanya keluhan dari masyarakat soal lokasi sungai yang berdekatan dengan lahan perusahaan.

 

Sebab dengan kondisi lahan perusahaan yang berhimpitan dengan sungai,  maka hal itu dinilai membatasi garis sepadan sungai. Sedangkan pada garis sepadan sungai, tidak diperbolehkan terdapat aktifitas apapun karena akan mempengaruhi lingkungan sungai.

 

"Ya kita lihat dahulu kondisi dilapangannya seperti apa, apakah masuk dalam batas garis sepadan sungai atau tidak. Jika memang, ya akan disesuaikan dengan situasi dilapangan seperti apa," ujarnya, Kamis, 5 September  2019.

 

Dirinya menjelaskan, bahwa garis sepadan sungai pada dasarnya yaitu berjarak antara pemukiman atas industri perusahaan, berkisar 3 meter dari pinggir sungai.  "Jarak sepadan sungai 3 meter,  harusnya seperti itu,"  ungkapnya.

 

Pihaknya menegaskan, untuk mengetahui kondisi dilapangan lebih lanjut. Maka Dinas akan lakukan pengecekan ke lokasi. Untuk memastikan, apakah lahan perusahaan tersebut melanggar garis sepadan sungai atau tidak.

 

"Ya besok kita cek ke lokasi, agar lebih jelas. Sebab salah juga jika tidak mengecek secara langsung ke lokasi, intinya akan dipastikan dahulu jarak lahan perusahaan apakah masuk dalam garis sepadan sungai atau tidak," kata dia.

 

Sementara itu, berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69, mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

 

Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi:

 

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Deta Citrawan



Berita Terkait



Komentar