#Kesehatan#VirusKorona#PPKMDarurat

Pemkab Way Kanan Berlakukan PPKM Darurat Tingkat Kampung

( kata)
Pemkab Way Kanan Berlakukan PPKM Darurat Tingkat Kampung
Ilustrasi: Medcom.id


Way Kanan (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Way Kanan mulai  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tingkat kampung. Aturan ini mulai berlaku Minggu, 11 Juli 2021.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaram Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya No.360/478/IV.05-WK/2021, tentang Pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 Tingkat Kampung dan Kelurahan.

Bupati setempat menyampaikan aturan tersebut merespon meningkatnya penyebaran covid-19 di Kabupaten Way Kanan. Untuk itu pemkab membuat aturan PPKM Darurat dengan beberapa ketentuan.

Pertama, Satgas Covid-19 tingkat kampung/kelurahan wajib melarang semua kegiatan kemasyarakatan mengumpulkan orang. Hal ini termasuk  resepsi/pesta, acara keagamaan, seni, budaya, olah raga, dan sosial.

Terkait hal ini Pemkab Way Kanan masih membolehkan pelaksanaan ijab kabul atau akad nikah. Untuk keperluan ini pemkab membolehkan pelaksanaan acara tersebut dengan dihadiri maksimal 10 orang.

Kedua, melarang warganya bepergian ke luar daerah, kecuali hal sangat penting. Mereka yang bepergian harus izin kepala kampung/lurah disertai rapid antigen mandiri dengan hasil negatif.

Ketiga, warga yang baru saja datang wajib diisolasi selama 14 hari. Hal ini guna mencegah terjadinya kasus transmisi atau pelunaran yang terjadi dari para pendatang ke Kabupaten Way Kanan.

Keempat, pasar rakyat dan rumah ibadah pada kampung/kelurahan zona kuning, oranye dan merah ditutup sementara sampai benar-benar kasus konfirmasi sudah tidak ada lagi. Warga diimbau beribadah di rumah.

Kelima, membatasi jumlah pegawai pemerintah dan swasta yang bekerja dikantor. Sebanyak 75% pegawai bekerja dari rumah dan hanya 25% pegawai yang dapat bekerja di kantor.

Selama melaksanakan bekerja dari rumah dilarang melakukan perjalanan ke luar daerah. Pengaturan bekerja dari rumah secara shif diatur oleh pimpinan tertinggi di masing-masing kantor.

Keenam, sektor kritikal yaitu pelayanan kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat beroperasi 100%. Sektor pertanian dan perkebunan asal tidak menimbulkan kerumunan dapat beroperasi 100%.

Pemkab juga memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut. Pelanggar dikenakan sanksi sesuai aturan berlaku oleh Satuan Tugas Covid-19 (TNI, POLRI, POL PP, BPBD).

Apabila terdapat warga masih menggelar hajatan/keramaian yang tidak sesuai ketentuan berlaku maka selain dibubarkan acaranya, pemilik acara diancam sanksi pidana atau sanksi lainnya oleh pihak berwajib.

Abdul Gafur







Berita Terkait



Komentar