#pegawaihonorer#penghapusanhonorer#beritatubaba

Pemkab Tubaba Setuju Pegawai Honorer Dievaluasi

( kata)
Pemkab Tubaba Setuju Pegawai Honorer Dievaluasi
Ilustrasi. Foto: Google Images

Panaragan (Lampost.co): Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad setuju dengan kesepakatan antara Komisi II DPR RI, Kemenpan-RB, dan BKN untuk menghapus pegawai honorer atau pegawai tidak tetap dari organisasi kepegawaian pemerintah, dengan syarat harus ada proses evaluasi kualitas.

"Kita memang punya beberapa honorer yang kita tanggung, namun akan kita lihat juga honorer seperti apa yang akan kita berhentikan. Kan tidak semua honorer itu memiliki kompetensi juga, karena ini kan bukan soal kuantitinya, tetapi soal lebih pada soal kualitasnya," kata Bupati, Senin, 27 Januari 2020.

Menurutnya jika hal tersebut benar akan segera diterapkan oleh pemerintah pusat, Pemkab Tubaba akan melakukan penilaian sesuai dengan spesifikasi honorer yang dibutuhkan atau tidak.

"Kami juga tidak mau jika ada pertanyaan jumlah honorer berapa dan hanya di jawab cukup, tetapi secara kualitas buruk," ujarnya.

Sementara itu, Joko Santoso, Kacabdin VI, berharap penghapusan tenaga honorer tidak termasuk pada para guru honorer di sekolah dasar hingga menengah atas, mengingat masih kurangnya tenaga guru sebagai pendidik.

"Soal ini bukan kewenangan Dinas Pendidikan, tetapi BKD. Tapi kalau guru saya kira tidak, karena Indonesia kekurangan guru," kata Joko, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar