#Covid-19lampung#BERITATULANGBAWANG

Pemkab Tuba akan Berlakukan Larangan Pesta Pernikahan 

( kata)
Pemkab Tuba akan Berlakukan Larangan Pesta Pernikahan 
Pemkab Tuba melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama pembatasan resepsi pernikahan, di GSG setempat. (Foto: Lampost.co/Ferdi Irwanda


Menggala (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Tulangbawang akan menghentikan seluruh kegiatan pesta resepsi pernikahan, karena dapat memicu terjadinya kerumunan. Pemberlakuan larangan itu, mulai diterapkan 23 Maret 2021.

Asisten ll Pemkab Tulangbawang Ferly Yuledi mengatakan, larangan pesta diberlakukan sebagai upaya menekan kurva kasus positif penyebaran wabah virus korona atau Covid-19 yang terus meningkat. Pemberlakuan itu, berdasarkan hasil kesepakan bersama dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sai Bumi Nengah Nyappur dan belum diketahui batas akhir waktunya.

"Untuk mengantisipasi melonjaknya kasus penyebaran Covid-19 khususnya tempat hajatan atau pesta hiburan, maka ditiadakan sementara resepsi pernikahan baik siang maupun malam hari," kata Ferly saat menggelar penandatanganan kesepakatan bersama pembatasan resepsi pernikahan, di Gedung Serba Guna (GSG) setempat, Kamis, 25 Februari 2021.

Namun, dalam kesepakatan bersama itu disebutkan masyarakat masih bisa melaksanakan acara akad nikah atau ijab kabul dengan ketentuan, undangan yang hadir tidak dapat lebih dari 50 orang, waktu pelaksanaan dibatasi 3 jam, tidak menggunakan hiburan musik, menerapkan protokol kesehatan dan diawasi tim satgas Covid-19 serta, meniadakan prosesi salaman dan foto.

"Kesepakatan bersama ini berlaku pada tanggal 23 Maret 2021 sampai waktu yang akan ditentukan lehih lanjut dan akan disosialisasikan oleh camat, lurah, kepala kampung dan
RT serta RW," ujar dia.

Dengan diberlakukannya kesepakatan bersama itu, secara otomatis menggugurkan keputusan bersama nomor 360/15/VIll/TB/XlI/2020 tentang ketentuan Penyelengaraan hajatan pesta/hiburan malam di tengah pandemi Covid-19 di Kabuputen Tulangbawang dan Surat Edaran Bupari Nomor 360/001/VIll/TB/l/2020.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulangbawang Kennedy menyatakan, selain dibubarkan secara paksa, sanksi pidana menanti bagi warga yang melanggar kesepakatan bersama.

"Dibubarkan oleh satgas dan ada sanksi pidana dengan Undang-undang Karantina Kesehatan serta Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020," ujar dia.

Berdasarkan rilis Dinas Kesehatan Provinsi Lampung melalui laman resmi instagramnya, 23 Februari 2021, Tulangbawang masuk dalam zona oranye penyebaran Covid-19 dengan 143 kasus positif. Dari jumlah itu, 120 orang telah usai menjalani isolasi dan sembilan diantaranya meninggal dunia. 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar