#anggaran#kupa-ppas#pringsewu#beritalampung

Pemkab Pringsewu Gelar Paripurna KUPA-PPAS

( kata)
Pemkab Pringsewu Gelar Paripurna KUPA-PPAS
Sekkab Pringsewu A. Budiman menandatangani nota kesepahaman KUPA-PPAS 2019 dengan DPRD, Rabu (17/7/2019). (Foto:Dok humas.Pringsewu)


PRINGSEWU (Lampost.co)--Rapat Paripurna DPRD Pringsewu dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Pringsewu 2019 digelar di gedung DPRD setempat, Rabu (17/7/2019), kembali molor sekitar dua jam.
Molornya jadwal paripurna sudah dua kali,  diduga karena adanya pro kontra dengan usulan anggaran tunjangan kinerja (tukin). Namun, akhirnya paripurna digelar yang dipimpin Ketua DPRD Aminallah Adisyanto dan didampingi Wakil Ketua I Sagang Nainggolan dan Wakil Ketua II Stiyono.
Dari pihak eksekutif dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu A. Budiman beserta jajaran pemkab dan muspida Pringsewu.
Dalam suasana pro kontra, akhirnya peserta sidang paripurna mengesahkan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Pringsewu 2019. 
Pemkab yang di wakili Sekkab A. Budiman mengatakan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 155 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)  dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019. 
"Setelah dilakukan pembahasan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Pringsewu, pada KUPA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Pringsewu, jumlah pendapatan secara keseluruhan menjadi Rp.1.206.326.000.575,00, dari sebelumnya sebesar Rp.1.202.233.696.721,00, naik 0,34 % atau sebesar Rp. 4.092.303.854,00,"  ujarnya.
Sedangkan untuk belanja daerah, lanjut Budiman, untuk belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 0,91% dari Rp.500.049.232.626,00 menjadi Rp.495.514.148.945,38, atau berkurang sebesar Rp. 4.535.083.680,62 disebabkan adanya penambahan gaji di Dinas Kesehatan. 
Untuk Belanja Hibah, secara umum mengalami kenaikan sebesar Rp.2.555.600.000,00, naik sebesar 14,01%, yaitu menjadi sebesar Rp.20.796.100.000,00 yang diperuntukkan bagi hibah badan, lembaga, ormas dan masyarakat, hibah kantor Kemenag dan SILPA PAUD swasta.
"Belanja Bantuan Sosial tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar Rp.4.725.000.000,00.  Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa mengalami peningkatan sebesar Rp.64.349.677,00 atau 2,5% jika dibandingkan anggaran sebelum perubahan yaitu sebesar Rp.2.577.636.400,00 menjadi Rp.2.641.986.077,00, di karenakan adanya penambahan bagi hasil pajak dan retribusi kepada pekon terkait kenaikan pajak daerah," katanya.
Kemudian untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa mengalami penurunan sebesar Rp.400.000.000,00 atau sebesar 0,2%. Belanja tidak terduga diasumsikan menurun sebesar Rp.400.000.000,00 atau 80% dari yang semula dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,00 menjadi Rp.100.000.000,00 dikarenakan adanya penyesuaian terhadap realisasi tahun 2018.
"Sedangkan pada Belanja Langsung terjadi penyesuaian berupa penataan program atau kegiatan dan rekening belanja, pergeseran, penurunan, dan juga penambahan anggaran dana pada program atau kegiatan yang prioritas dan mendesak untuk segera dilaksanakan.

Widodo



Berita Terkait



Komentar