#pemkabPesawaran#ASN#JamKerja#Menpan-RB

Pemkab Pesawaran Tindaklanjuti SE Menpan-RB Soal Jam Kerja ASN

( kata)
Pemkab Pesawaran Tindaklanjuti SE Menpan-RB Soal Jam Kerja ASN
Ilustrasi ASN. MI/Ramdani


Pesawaran (Lampost.co)-- Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan menindak lanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), nomor 16/2022 tentang jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesawaran Sunyoto mengatakan, dalam aturan tersebut mengatur soal jam kerja ASN pusat maupun daerah dalam sepekan sebanyak 37,5 jam.

"Selain jam kerja, SE tersebut juga mengatur jika ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari berturut-turut, maka bisa diberi hukuman Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH)," kata Sunyoto, Minggu 26 Juni 2022.

Baca Juga #GAJI13#PEMPROVLAMPUNG#ASN Pemprov Lampung Bayar Gaji 13 ASN Lampung pada Juli 2022

Ia mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera berkoordinasi dengan tim pertimbangan jabatan mengenai langkah yang akan diambil.

"Yang jelas sejak SE ini diterbitkan, secara otomatis seluruh pegawai (PNS) harus mengikuti aturan yang ada dan secara langsung telah berlaku untuk seluruh pegawai," ujar dia.

Menurutnya, saat ini Pemkab Pesawaran telah mulai melakukan penataan sistem disiplin pegawai yang mengacu pada PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Pada ketentuan pertama atasan langsung bertanggungjawab terhadap bawahannya dalam rangka pembinaan, selanjutnya untuk memastikan tingkat kehadiran Pemkab juga telah menggunakan sistem finger print.

"Kepala OPD juga bisa diberikan sanksi jika melakukan pembiaran terhadap bawahannya yang melanggar disiplin. Jadi apabila ada seorang PNS tidak masuk kerja selama tiga hari kerja, itu ada kewajiban atasan untuk memberikan surat teguran, teguran itu dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin, makanya kepala OPD bisa memberikan sanksi terhadap bawahannya yang tidak disiplin," kata dia.

Kedepan, pihaknya juga telah mempersiapkan sistem penataan disiplin pegawai hingga ke tingkat kecamatan.

"Insyaallah tahun ini (2022) penerapan finger print sudah sampai ketingkat kecamatan, karena dari sistem finger print ini kita bisa melihat tingkat kehadiran sekaligus sebagai rekomendasi untuk pembayaran TPP," ujarnya.

Dian Wahyu K






Berita Terkait



Komentar