#pembalakanliar#illegallogging#beritapesawaran

Pemkab Pesawaran Minta Pusat Keluarkan Izin Pengelolaan Hutan

( kata)
Pemkab Pesawaran Minta Pusat Keluarkan Izin Pengelolaan Hutan
Bupati PesawaranDendi Ramadhona. Foto: Dok


PESAWARAN (Lampost.co) -- Maraknya aksi illegal logging yang terjadi di Hutan Kawasan Register 19 Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman (Tahura WAR), yang mengakibatkan musibah banjir melanda Kabupaten Pesawaran beberapa tahun lalu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona meminta surat sakti dari Kementerian Kehutanan.

"Saya minta ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan agar dapat dikeluarkan izin pengelolaan hutan, dengan tujuan agar nantinya masyarakat sekitar register bisa ikut menjaga kelestarian hutan yang ada disekitarnya," jelasnya, Minggu, 29 September 2019.

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah tidak bisa ikut dalam melakukan pengawasan hutan kawasan, karena terbenturnya kewenangan. "Insya Allah, kalau surat izin ini bisa keluar, kita (pemerintah daerah) akan rutin dalam melakukan pendampingan kepada warga desa penyanggah hutan kawasan dan akan melakukan pengawasan," paparnya.

Menurutnya, pemerintah pusat sangat merespon dengan usulan tersebut dan meminta waktu selama 22 hari untuk mengeluarkan izin tersebut. "Untuk sementara kita masih upayakan untuk Register 19, dimana yang sudah terdaftar untuk dikeluarkan izinnya ada 20 kelompok," jelasnya. 

Dirinya juga menjelaskan, ketika surat izin dikeluarkan, ada beberapa mekanisme terhadap izin pengelolaan hutan tersebut. "Tentu akan ada mekanisme, tidak serta merta masyarakat bisa bebas mengelola hutan, tapi tujuannya adalah pelestarian hutan, mengingat aksi ilegal logging masih sering terjadi di Register 19," tutupnya.

Putra Pancasila Sakti







Berita Terkait



Komentar