#beritamesuji#bpjsketenagakerjaan#jaminansosial#guruhonorer#aparaturdesa

Pemkab Mesuji-BPJSTK Lamteng Kerja Sama Berikan Perlindungan Sosial Bagi Ribuan Aparatur Desa dan Guru Honorer

( kata)
Pemkab Mesuji-BPJSTK Lamteng Kerja Sama Berikan Perlindungan Sosial Bagi Ribuan Aparatur Desa dan Guru Honorer
Penyerahan secara simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Foto: BPJSTK Lamteng

MESUJI (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Mesuji serius dalam memberikan perlindungan kesejahteraan sosial tenaga kerja kepada aparatur desa dan juga seluruh guru honorer se-Kabupaten Mesuji, sebanyak 105 desa dari 7 kecamatan di Kabupaten Mesuji mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan lebih dari 750 guru honorer baik dari tingkat TK, SD, maupun SMP juga mendapatkan perlindungan yang sama.

Pemberian kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis dilakukan di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjungraya, Kabupaten Mesuji, Selasa (16/7/2019) yang diberikan oleh Plt Bupati Mesuji Saply TH didampingi oleh Kepala Dinas DPMPD Kabupaten Mesuji, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah Widodo serta Pimpinan Cabang BNI Kota Metro, Mus Adral untuk mendampingi memberikan santunan kematian kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan KUR BNI.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Mesuji, Sunardi Nyerupa menyatakan sangat mendukung dengan adanya aparatur desa se-Kabupaten Mesuji menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena melihat jam kerja mereka melayani masyarakat itu 24 jam penuh, sehingga perlu adanya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mereka dengan harapan dapat lebih maksimal dalam melayani masyarakat.

Di satu sisi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mesuji, Syamsudin menyatakan sangat mendukung untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru-guru honorer, dengan iuran yang sangat terjangkau kurang lebih Rp12 ribu per bulan. “Namun dengan ikut menjadi peserta, guru honorer dapat manfaat maksimal dijamin penuh untuk biaya-biaya perawatan kalau terjadi kecalakaan kerja. Ini merupakan hal sangat bagus bagi kesejahteraan guru-guru honorer di Kabupaten Mesuji,” kata dia.

Aparatur desa dan guru honorer sendiri terdaftar menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan juga Jaminan Kematian (JKM), dengan manfaat biaya penanganan kecelakaan kerja unlimited (tak terbatas) selama perawatan atau pengobatan di rumah sakit dan juga santunan kematian minimal Rp24 juta bagi tenaga kerja yang meninggal dunia.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah Widodo memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji yang dengan totalitas mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mengeluarkan Surat Edaran Bupati Mesuji, dimana kurang lebih 3.500 aparatur desa dan lebih dari 750 guru honorer secara bertahap akan terlindungi jaminan sosialnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan tanpa pandang bulu,” katanya.

Rilis



Berita Terkait



Komentar