#tnwk#beritalamtim#pembangunan

Pemkab Lamtim Usulkan Pembangunan Kanal Pembatas TNWK—Desa Penyangga

( kata)
Pemkab Lamtim Usulkan Pembangunan Kanal Pembatas TNWK—Desa Penyangga
DPD RI Bustami Zainudin bersama Bupati Lamtim Zaiful Bokhari. Foto: Dok

Sukadana (Lampost.co): Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengusulkan pembangunan kanal pembatas antara areal Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dengan desa-desa penyangga.

Pembangunan kanal pembatas tersebut sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi konflik antara masyarakat desa penyangga dengan gajah dari dalam kawasan TNWK yang kerap terjadi.

Disamping itu juga diusulkan ke pemerintah pusat untuk perbaikan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Lamtim misalnya, Jabung—Labuhan Maringgai, Sekampung Udik—Jabung, dan Way Jepara—Danau Jepara.

Sejumlah usulan ke pemerintah pusat itu disampaikan oleh para camat kepada anggota DPD RI Bustami Zainudin yang sedang melaksanakan reses di aula gedung kantor Bupati Lamtim, di Sukadana, Kamis, 6 Agustus 2020.

Menanggapi usulan yang disampaikan para camat itu, Bupati Lamtim Zaiful Bokhari pada kesempatan tersebut berharap agar Bustami Zainudin dapat memperjuangkan ke pemerintah pusat. Sehingga untuk realisasi pembangunan sejumlah usulan dimaksud dapat dianggarkan melalui dana alokasi khusus (DAK) 2021.

“Kami berharap sejumlah usulan yang sudah disampaikan itu dapat terealisasi dan dapat dapat dianggarkan melalui dana alokasi khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021. Semoga dengan kehadiran anggota DPD dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di wilayah Kabupaten Lamtim,” kata Zaiful.

Sementara itu, Bustami Zainudin berjanji, akan memperjuangkan usulan yang telah disampaikan oleh Pemkab Lamtim. Apalagi, kata dia, tugas DPD diantaranya memang untuk menjembatani aspirasi atau keinginan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Mantan Bupati Way Kanan tersebut juga mengingatkan jika pemerintah daerah mengajukan usulan ke pemerintah pusat melalui Kementerian agar dapat menembuskan usulan dimaksud kepada DPD RI. Dengan adanya tembusan tersebut, DPD akan berupaya mengawal setiap usulan daerah yang disampaikan ke pemerintah pusat pada rapat dengar pendapat dengan pihak Kementerian.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar