#korupsi

Pemkab Lamtim Siap Didampingi KPK dalam Pemberantasan Korupsi

( kata)
Pemkab Lamtim Siap Didampingi KPK dalam Pemberantasan Korupsi
Bupati Lamtim Zaiful Bokhari saat video conference dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Rabu, 13 Mei 2020. Dok. Bag Protokol Pemkab Lamtim

Sukadana (Lampost.co) -- Dalam upaya mencegah korupsi, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur siap didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengelolaan anggaran. Hasil penilaian terhadap Lamtim akan dijadikan pemicu semangat bagi Pemkab Lamtim dalam mengelola anggaran.

Hal itu diungkapkan Bupati Lamtim Zaiful Bokhari saat video conference dengan Gubernur Lampung Arinal Junaidi pada kegiatan rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2020 se-Lampung, Rabu, 13 Mei 2020.

Pada kesempatan itu Zaiful Bokhari menjelaskan hasil penilaian terhadap Lampung Timur akan dijadikan pemicu semangat bagi Pemkab Lamtim dalam mengelola anggaran.

"Saya selaku Bupati Lampung Timur ingin sekali didampingi KPK. Saya sangat berkomitmen melakukan pencegahan dalam meningkatkan peringkat Lampung Timur yang di Lampung sangat rendah. Insya Allah penilaian ini akan menjadi semangat kami di jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur," katanya.

Dia menambahkan Pemkab Lamtim sangat mengharapkan dukungan, arahan, dan bantuan dari KPK terkait langkah-langkah pencegahan dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan terutama dalam peningkatan kapabilitas APIP.

Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengatakan tujuan dilaksanakanannya kegiatan video conference tersebut adalah untuk menyatukan langkah dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah Lampung.

"Dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi sangat diharapkan partisipasi APIP dari seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung," kata Arinal.

Gubernur juga menjelaskan Pemprov Lampung selalu mendukung penuh semua upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. "Saya selaku Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh untuk semua upaya dan pencegahan dalam pemberantasan korupsi, seiring dengan perhatian dan harapan publik yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintah yang lebih transparan," ujarnya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar