#danabagihasil#pajak#beritalamtim

Pemkab Lamtim Lakukan Upaya Penagihan DBH Rp38,6 Miliar dari Pemprov Lampung

( kata)
Pemkab Lamtim Lakukan Upaya Penagihan DBH Rp38,6 Miliar dari Pemprov Lampung
Sekretaris Bapenda Kabupaten Lamtim, Taufik Hidayat. Foto: Dok


SUKADANA (Lampost.co) -- Hingga awal Oktober 2019 Pemerintah Provinsi Lampung belum juga merealisasikan pembayaran tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak 2018 sejumlah Rp38,6  miliar kepada Pemkab Lampung Timur. Karena itu Pemkab Lamtim melalui Badan Pendapatan Daerah setempat akan terus melakukan upaya penagihan.

Sekretaris Bapenda Kabupaten Lamtim, Taufik Hidayat menjelaskan pada 2018 penerimaan Pemkab Lamtim dari sektor dana bagi hasil pajak dari Pemrov Lampung ditergetkan sejumlah Rp144,962 miliar.

Target penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemrov Lampung sejumlah Rp144,962 miliar itu bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) sejumlah Rp33,672 miliar, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (Rp206,550 juta), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) sejumlah Rp28,853 miliar, paja bahan bakar kendaraan bermotor (PBB KB) sejumlah Rp53,436 miliar dan pajak rokok (Rp28,794 miliar).

“Jadi dari beberapa sumber itulah target penerimaan Pemkab Lamtim untuk dana bagi hasil pajak dari Pemrov Lampung sejumlah Rp144,962 miliar pada tahun 2018,” kata Taufik, Rabu, 2 Oktober 2019.

Namun lanjut Taufik, realisasi penerimaan Pemkab Lamtim dari dana bagi hasil pajak dari Pemprov Lampung 2018 tersebut belum terealisasi sepenuhnya. Sebab hingga berakhirnya tahun anggaran 2018, bahkan hingga awal Oktober 2019 dana bagi hasil dari Pemprov Lampung tersebut baru direalisasikan sekitar Rp106 miliar dan masih terdapat tunggakan sekitar Rp38 miliar.

Adapun dana bagi hasil pajak dari Pemorv Lampung yang baru terealisasi sejumlah Rp106 miliar itu berasal dari PKB sejumlah Rp18,776 miliar, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sejumlah Rp84,657 juta, BBNKB sejumlah Rp16,625 miliar, PBBKB sejumlah Rp30,640 miliar, dan pajak rokok Rp35,515 miliar.

“Sampai berakhirnya tahun anggaran 2018, dana bagi hasil pajak dari Pemrov Lampung itu baru terealisasi sejumlah Rp106  miliar atau masih ada tunggakan sekitar Rp38,6 miliar lagi yang belum terbayar,” katanya.

Dia mengatakan upaya penagihan itu sudah pernah dilakukan pada awal 2019 lalu, namun belum juga membuahkan hasil. Karena itu akan dilakukan upaya penagihan kembali melalui surat resmi ke Pemprov Lampung.

Djoni Hartawan Jaya






Berita Terkait



Komentar