#danadesa#beritalampung

Pemkab Lamsel Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa Pematangbaru

( kata)
Pemkab Lamsel Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa Pematangbaru
Dana desa. Ilustrasi


Kalianda (Lampost.co) -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampung Selatan akan mempelajari aduan BPD dan Perangkat Desa Pematangbaru, Kecamatan Palas, terkait dugaan penyelewengan alokasi dana desa (ADD) 2020 oleh Kepala Desa, SU.

Sebab, atas penyimpangan itu membuat seluruh perangkat desa, BPD, RT, guru ngaji, guru PAUD, dan kader kesehatan belum menerima penghasilan tetap (Siltap) selama tiga bulan. 

Kepala Dinas PMD Lamsel, Rohadian, mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih dalam aduan perangkat desa dan BPD Pematangbaru. Pihaknya juga akan mengecek kebenaran dari aduan mereka. 

"Kami akan mempelajari dulu yang menjadi aduan. Kami juga harus cek kebenarannya dan berkoordinasi dengan Camat, Inspektorat dan bagian hukum Pemkab Lamsel," kata dia, Kamis, 4 Februari 2021.

Selain itu, kata Rohadian, pihaknya juga akan turun langsung ke Desa Pematangbaru untuk mengetahui secara jelas besaran nilai yang belum direalisasikan Kades SU. 

Sementara itu, Sekretaris Desa Pematangbaru, Eva Riana, mengatakan anggaran yang belum direalisasikan sebesar Rp279,1 juta. Nilai itu untuk perangkat desa, Insentif BPD, RT, kader Posyandu, kader BKR, kader BKB, kader BKL, PIK-R, UPPKS, Linmas, guru ngaji dan guru PAUD.

Selain itu, kata Eva, oknum kades juga belum merealisasikan anggaran dana bagi hasil pajak (DBH) triwulan II dan III. Kemudian, kegiatan pembangunan bedah rumah sebanyak dua unit. 

"Anggaran DBH juga dicairkan dan dipakai Kades. Termasuk kegiatan bedah rumah juga belum direalisasikan," kata dia.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar