#BIROKRASI#BERITALAMPUNG

Pemkab Lamsel Usulkan Penyederhanaan Struktur Organisasi ke Kemendagri

( kata)
Pemkab Lamsel Usulkan Penyederhanaan Struktur Organisasi ke Kemendagri
Ilustrasi: Medcom.id


Kalianda (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah melayangkan usulan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintahan. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Organisasi Setkab Lampung Selatan, Tirta Saputra.

"Iya, permohonan usulan itu sudah kami layangkan pada akhir pekan kemarin. Karena batas usulan itu hanya sampai 30 Juni 2021," ujar dia di ruang kerjanya, Senin, 21 Juni 2021.

Tirta menyebutkan, penyesuaian jabatan struktural ke jabatan fungsional itu mengacu pada Permenpan-RB No25/2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah dan Permenpan-RB No17/2021 tentang penyetaraan jabatan administrator ke dalam jabatan fungsional.

"Jadi, dengan adanya penyesuaian itu seluruh pejabat pengawas/eselon IV disesuaikan menjadi fungsional,"katanya.

Meski demikian, kata Tirta, ada pengecualian atau ada unit jabatan yang tetap dipertahankan untuk unit jabatan administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup kewenangan otorisasi bersifat atributif, satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan dan satuan kerja pelaksana teknis mandiri.

"Nah, ini diatur dalam Permenpan-RP 25/2021 pada pasal 10," ujarnya.

Baca juga : Pemprov Targetkan Penyederhanaan Birokrasi Tuntas Akhir Juni

Tirta menjelaskan keuntungan dari pemberlakuan penyesuaian yakni karir tidak terhambat, bisa diangkat dalam jabatan administrator dan bisa mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama (JPTP). Selain itu, kerja lebih profesional sesuai keahlian, pengalihan dalam jabatan fungsional dilaksanakan tanpa seleksi.

"Pangkat juga bisa baik dalam 2 tahun sekali serta pensiun dalam usia 60 tahun,"jelasnya.

Tirta menambahkan berdasarkan Permenpan-RB No17/2021 penyetaraan ke dalam jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2021.

"Pada pasal 34 tertera pengajuan usulan penyetaraan jabatan paling lambat pada 30 Juni. Nah, untuk instansi pemerintah yang telah melakukan usulan selanjutnya dilakukan validasi. Penerbitan rekomendasi persetujuan menteri serta pengangkatan dan pelantikan paling lambat 31 Desember 2021,"tambahnya. 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar