#PajakAirTanah#Lamsel

Pemkab Lamsel Maksimalkan PAD dari Pajak Air Tanah

( kata)
Pemkab Lamsel Maksimalkan PAD dari Pajak Air Tanah
Pengecekan meteran sumur milik ASDP di area Pelabuhanoleh tim gabungan Pemkab Lamsel. (Foto: Lampost/Juwantoro)



Kalianda (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berupaya memaksimalkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu mata pajak yang digenjot dari sektor Pajak Air Tanah (PAT).

Hingga Pemkab Lampung Selatan membentuk tim terpadu yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpdu Satu Pintu (DPMPPTSP), Diskominfo, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) guna  menelusuri dugaan kecurangan pelaku usaha.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, ketika tim mulai turun ke lapangan untuk melakukan monitoring, didapati adanya  kejanggalan pada besaran PAD dari PAT di Pelabuhan Bakauheni. Dugaan pelanggaran didapati karena 2 dari 5 sumur bor milik perusahaan tidak menggunakan meteran atau alat pengukur debit air (flow meteran).

Tim pada mulanya mendapatkan informasi dari pihak PT.ASDP Indonesia Ferry, di Pelabuhan Bakauheni, mereka mempunyai 7 titik sumur bor. Namun,  setelah dilakukan pengecekan, 2 sumur kondisinya tidak aktif. Hanya 5 sumur yang aktif digunakan: 3 terpasang alat meteran dan 2 lainnya tidak terpasang alat meteran air.

Bahkan, tim sampai 2 hari berturut-turut mengecek satu demi satu sumur bor milik pihak pelabuhan itu. Ketika 2 hari turun,  pada Rabu, 8 September 2021, didapati ada 2 sumur bor yang tidak memiliki meteran. 

Ini dibuktikan, saat tim meminta pihak petugas yang mengenakan seragam PT. ASDP Indonesia Ferry itu menunjukan lokasi meteran pada sumur bor yang dimaksud yakni salah satu lokasi sumur itu berada persis di depan Dermaga Eksekutif. Pihak pelabuhan Bakauheni, tidak dapat menunjukannya meteran. Sempat terjadi perdebatan kala itu, karena pihak pelabuhan beralasan batu penutup pada sumur bor besar dan berat terbuat dari coran batu.

Pihak tim terpadu Pemkab Lampung Selatan menyebut bila perhitungan PAT berdasarkan air yang disedot dan terbaca meteran yang terpasang pada sumur. Itu berpedoma pada Surat Izin Pemanfaatan Air tanah (SIPA).

Dari sini baru terungkap, bila perhitungan PAT pihak Pelabuhan Bakauheni itu berdasarkan jumlah debit air yang masuk ke dalam kapal, berdasarkan hitungan dari meteran saat suplai air yang masuk ke dalam kapal. Artinya, pihak pelabuhan melakukan Self Asessment atau hasil penilaian sendiri.

Tim Terpadu Pemkab Lampung Selatan pun sempat melihat kondisi bak penampungan air, yang berada di salah satu dermaga Pelabuhan Bakauheni, untuk melakukan pengecekan.

Berdasarkan data yang dihimpun Lampost.co, di Kantor BPPRD Lampung Selatan, untuk PAT pada triwulan II yang mencakup April-Mei-Juni 2021, besaran nilai pajak yang disetorkan pihak PT.ASDP sebesar Rp113.722.960 dengan produksi air 53.340 ton.

Dari data rekapitulasi dan pendapatan air tawar PT.ASDP, besaran PAT pada  April Rp35.385.894 dengan produksi air 16.673 ton. Sedangkan,  pada Mei sebesar Rp34.524.810 dengan produksi air 16.295 ton Sementara, untuk PAT yang dibayarkan pihak ASDP pada  Juni sebesar Rp43.812.216 dengan produksi air 20.372 ton.

Sekretaris BPPRD Lampung Selatan Kaharudin Ahmadi, menyatakan  besaran nilai pajak pada objek PAT dari PT.ASDP itu berdasarkan self asessment. Dimana yang melakukan perhitungan dan pelaporan adalah pihak pelabuhan dan pihak BPPRD Lamsel yang menetapkan.

Menurut dia, kini pihak BPPRD Lampung Selatan pun masih mencari tahu bagaimana metode perhitungan nilai pajak tersebut. Karena pihak ASDP berpatokan untuk perhitungan PAT berdasarkan jumlah air yang masuk ke dalam kapal. Sedangkan, tim terpadu berpedoman pada SIPA yang menghitung berdasarkan air yang keluar dari sumur yang ditunjukan oleh meteran yang terpasang pada sumur bor.

Sri Agustina







Berita Terkait



Komentar