#beritalampung#bandarlampung

Pemkab Lamsel-BPJamsostek Bandar Lampung Teken MoU Jaminan Sosial untuk THLS

( kata)
Pemkab Lamsel-BPJamsostek Bandar Lampung Teken MoU Jaminan Sosial untuk THLS
Foto: Dok/BPJamsostek


Bandar Lampung (Lampost.co): BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Bandar Lampung melakukan penandatanganan kerja sama dan nota kesepakatan (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) tentang kesepakatan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi tenaga harian lepas sukarela (THLS) se-Kabupaten Lampung Selatan di rumah Dinas Bupati Lamsel, Rabu, 19 Januari 2022.

Penandatanganan kerja sama dan nota kesepakatan dilakukan oleh Kepala BPJamsostek Cabang Bandar Lampung Darwati yang didampingi oleh Kepala Cabang BPJamsostek Kalianda Robi Awaludin bersama Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan Thamrin, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Selatan Anas Anshori, Plh Kepala Bagian Kerja Sama Pemkab Lamsel Saripudin.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung Darwati mengharapkan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemkab Lamsel. “Kami berharap dukungannya terkait program jaminan sosial ini. Bukan penerima upah saja, tetapi tenaga harian lepas sukarela ini sangat perlu dilindungi program jaminan sosial," katanya.

Darwati juga mengajak kepada Pemkab Lamsel bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk bersama-sama mensejahterakan masyarakat pekerja, khususnya para pekerja di Kabupaten Lampung Selatan melalui program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Bupati Lamsel Nanang Ermanto menyambut baik dengan adanya kerja sama antara Pemkab Lamsel dengan BPJS Ketenagakerjaan.

”Saya harap dengan adanya jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi THLS di lingkungan Pemkab Lampung Selatan ini dapat memberikan semangat bekerja kepada para THLS. Supaya mereka merasa terjamin dan merasa mendapat perlindungan dari negara," kata Bupati Nanang.

Bupati Nanang juga mengatakan akan membantu mensosialisasikan program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan kepada perangkat desa saat Musrenbang, supaya para perangkat desa juga dapat tercover program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Winarko







Berita Terkait



Komentar