#bpnt#bansos

Pemkab Lampura: Paksa Penerima BPNT Belanja di Toko Tertentu bakal Diproses Hukum

( kata)
Pemkab Lampura: Paksa Penerima BPNT Belanja di Toko Tertentu bakal Diproses Hukum
Ketua Tim Koordinator BPNT Kabupaten Lampura, Lekok. Lampost.co/Fajar Nofitra


Kotabumi (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) akan memantau agar penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bisa berjalan dengan baik. Pemkab tidak segan menindak oknum yang memaksa penerima untuk membelanjakan paket sembako di tempat tertentu.

Ketua Tim Koordinator BPNT Kabupaten Lampura, Lekok menegaskan, pemerintah desa (Pemdes) tidak diperkenankan memaksa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk membelanjakan di tempat tertentu demi keuntungan sepihak. 

"Sudah jelas itu tidak benar dan tidak boleh karena sepenuhnya adalah hak penerima," kata dia, Minggu, 13 Maret 2022.

Baca: Penerima BPNT di Lampung Utara Mengaku 'Ditodong' Beli Paket Sembako Rp400 Ribu

 

Lekok menegaskan, pihaknya akan menyerahkan secara penuh proses hukum kepada kepolisian jika ditemukan adanya ancaman atau pemaksaan tersebut. 

"Apabila ada yang terindikasi bermain-main dengan program bansos tunai ini, silakan hukum bertindak. Dan kita pemerintah daerah akan memastikan bansos diterima oleh mereka yang berhak dengan kriteria dan jumlah yang tepat sasaran," terangnya.

Pemkab juga telah menginstruksikan Inspektorat untuk dapat menindaklanjuti beberapa temuan di lapangan,

"Juga akan diawasi oleh Dinas Sosial," kata dia.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar