#PemkabLampura#Keuangan

Pemkab Lampura Diminta Buktikan Kondisi Keuangan Tak Bermasalah

( kata)
Pemkab Lampura Diminta Buktikan Kondisi Keuangan Tak Bermasalah
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lampung Utara, Edwar Syahputra,, dikediamannya, Senin (30-12-2019).  Lampost.co/Yudhi H

Kotabumi (Lampost.co) -- Pemkab Lampung Utara harus melunasi tunggakan anggaran dana desa (ADD) tahun anggaran (TA) 2019 yang terhutang selama 9 bulan. Selain itu, pembayaran untuk TA 2020 mendatang diharapkan dapat dilakukan tepat waktu.

“Langkah ini, guna menepis anggapan masyarakat bahwa kondisi keuangan daerah mengalami masalah," kata  Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung Utara, Edwar Syahputra dikediamannya, Senin, 30 Desember 2019. 

Baginya, kondisi keuangan Lampung Utara saat ini  tidak mengalami kebangkrutan. Hanya sebelumnya, alokasinya anggaran yang dilakukan pihak Pemkab banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga penganggaran ADD terabaikan.

 "Jangan hanya sekadar lip service. Namun, mesti ada pembuktian bahwa kondisi keuangan Pemkab Lampura tidak seperti yang disangkakan masyarakat yang mengatakan Lampura bangkrut," ujarnya.

Pemkab Lampura harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sebagai tanda berkembangnya suatu daerah.

"Hak bagi perangkat desa mesti menjadi prioritas utama dalam penganggaran. Kalau hak perangkat desa (ADD) tidak diberikan atau ditunda,  lalu bagaimana kualitas pelayanan desa bagi masyarakat dapat  optimal dilakukan," kata Edwar yang merangkap Kepala Desa Buring Kencana, Kecamatan Blambangan Pagar.

Dia berharap  di tahun 2020, Pemkab Lampura semakin berdaya guna dan berdaya saing dalam mendorong pembangunan desa menjadi lebih optimal ke depan.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar