#beritalampung#beritalampungterkini#honorer

Pemkab Lampura Data Tanaga Honorer

( kata)
Pemkab Lampura Data Tanaga Honorer
DATA HONORER. Tenaga honorer Lampura melaksanakan input data di BKPSDM setelah adanya instruksi pendataan dari Kemen PAN-RB, Senin, 19 September 2022. Lampost.co/Fajar Nofitra


Kotabumi (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sudah memproses pendataan tenaga honorer sesuai instruksi Pemerintah Pusat yang memutuskan akan menghapuskannya mulai tahun depan. Proses pendataan tidak hanya untuk tenaga honorer kategori dua tapi seluruhnya telah dilaksanakan beberapa pekan belakang.

"Itu yang sedang kami laksanakan, apa pun berkasnya kita terima. Apalagi belakangan beredar surat (SE) Kemenpan dan RB yang mengatur hal ini," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampura, Khairul Fadila saat ditemui di ruangannya, Senin, 19 September 2022.

Dia menjelaskan sebelumnya pendataan hanya untuk honorer eks K2. Pasalnya, masih banyak pegawai yang belum diangkat akibat kesalahan data pada tenaga honorer eks K2 tersebut. "Jadi kalau sekarang, boleh keseluruhannya. Bukan hanya mereka berasal dari eks K2 saja, melainkan juga TKS," ujarnya.

Baca juga: Tak Ada Formasi CPNS, Lamteng Dapat Alokasi 1.579 PPPK 

Namun, asal memenuhi kriteria yang diisyaratkan dalam sistem. Sebab, di antara mereka mendaftar masih ada beberapa di antaranya yang tidak memenuhi kriteria. "Dalam sistem minimal per Desember 2021, kalau di atas itu, sistem akan menolak," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta surat pertanggungjawaban atas mereka (pegawai) yang dilakukan pendataan. Sehingga bila terjadi permasalahan, akan kembali kepada OPD terkait.

"Jadi, itu yang kita sertakan. Kalau dia tidak dibiayai APBD maupun APBN, harus disertai rekom atau surat dari kepala OPD terkait. Sehingga, apa pun hasilnya itu tanggung jawab bersangkutan dan dinas/instansinya," ujarnya.

Sementara itu, berdasar surat yang ditandatangani bupati tenaga honorer (honda) sejatinya sudah tidak ada sejak 2005. Namun, setelah itu ada kebijakan yang memperbolehkan TKS bekerja dan saat ini jumlahnya sangat banyak, seperti nakes dari bidan jumlah saat ini lebih dari 500 orang.

"Bahkan ada yang telah bekerja di atas 17 tahun, inikan nasibnya akan seperti apa nantinya. Kami berharap aspirasi ini dapat diakomodasi karena para nakes-lah yang menjadi ujung tombak saat pendemi lalu," ujar salah seorang nakes.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar