#perawatjumraini#aksidamai#demo#perawat#beritalampura

Pemkab Lampura Berjanji Cari Solusi untuk Jumraini

( kata)
Pemkab Lampura Berjanji Cari Solusi untuk Jumraini
Ribuan perawat se-Lampung memadati halaman Pemkab Lampura dalam aksi damai, Kamis, 3 Oktober 2019. Lampost.co/Hari Supriyono

KOTABUMI (Lampost.co) -- Usia melakukan aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Kotabumi, ribuan perawat se-Lampung bergeser melakukan aksi solidaritas di Kantor Pemkab Lampung Utara. Para perwakilan dari aksi damai tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Lampung Utara Budi Utomo. 

Budi Utomo mengatakan Pemkab Lampung Utara berjanji akan menampung dan mencarikan solusi terbaik bagi keberlangsungan tugas para tenaga pembantu medis itu. Sehingga ada kepastian hukum dalam menunaikan kewajiban ditempat bertugas.

"Sebab, itu di lapangan bukan rahasia umum lagi melakukan tindakan yang bukan merupakan tupoksinya. Melainkan karena rasa kemanusiaan dan hati nurani. Kedepan coba kita bicarakan ini. Minta doanya semua, sehingga permasalahan ini segera selesai dan sesuai keinginan semua disini," kata Budi Utomo ditengah-tengah peserta aksi.

Peserta aksi yang berasal dari Dewan Perwakilan Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW-PPNI) menilai kasus yang menimpa Jumraini, teman sejawatnya jauh lebih sumir dibandingkan kasus lain yang ada daerah lain di Indonesia. Namun demikian hanya untuk meminta penangguhan pun tidak diperbolehkan. Sehingga Jumraini harus kembali mendekam di jeruji, padahal harus menjalankan tugas yang seharusnya menjadi kewenangan tenaga paramedik, karena panggilan rasa kemanusiaan.

Ketua DPW PPNI Provinsi Lampung, Dedi Afrizal mengatakan kepada pihak pemerintah daerah ada kejadian lebih fatal terjadi di Banda Aceh, yakni salah obat dan salah suntik. Sehingga berimbas pada yang diberi perobatan hanya dalam hitungan jam. Namun hanya dengan jaminan pengacara, keluarga dan lainnya dapat terbebas dari pengapnya ruang jeruji. Namun, dalam kasus menimpa Jumraini terjadi sebaliknya.

"Secara singkat dapat kami jelaskan bahwa kasus ini masih sumir. Sebab, dalam kejadian pasien almarhum bernama Alex (25), warga Desa Parduan Waras, Abung Timur, Lampura, pada bulan Desember 2018 lalu, sebelumnya telah dilakukan perobatan di puskesmas. Kemudian disarankan untuk dirujuk, namun tidak dilakukan sampai keadaan tetanus dan lain sebagainya. Setelah beberapa hari kemudian baru dibawa ke rumah perawat (Jumraini, red), karena rasa kemanusian dilakukanlah kegiatan bukan yang seharusnya dilakukannya," terangnya.

Usai dilakukan perawatan oleh Jumraini, lanjut mantan Ketua DPRD Provinsi Lampung itu, sorenya dilakukanlah kegiatan paramedik dan disarankan untuk membawa ke rumah sakit. Baru dikemudian pada pagi hari berikutnya dibawa ke umah sakit. Namun setelah dirawat di rumah sakit, sampai petang tuhan berkehendak lain.

Berita terkait:

Tuntutan Ribuan Perawat untuk Menolong Jumraini

Dukungan untuk Jumraini Terus Membesar

"Jadi itu tidak serta merta karena ada dalam proses ada pendampingan dari pihak lain serta seruan berdamai. Namun yang dilaksanakan kurang etis, kalau damai kami mau tapi itu terjadi seolah-olah murni kesalahan teman kami ini (Jumraini, red). Sehingga terjadi kejadian ini berlanjut sampai menjadi pesakitan," kata dia.

Dedi mengatakan PPNI siap menjalin komunikasi jika harus bertemu dengan keluarga demi menempuh jalan perdamaian. "Bila itu tidak ada, dan akan dilanjutkan kemeja hijau lainnya. Sehingga kedepan akan jelas dan terang benderang seperti apa kejadi sesuangguhnya di lapangan," ujarnya.

Menurutnya, sebagai perawat melakukan tindakan pelayanan paramedik bukan tupoksi dan kewenangan, karena di rumah sakit, puskesmas, maupun faskes lainnya memberikan pelayanan medik bukanlah kewenangan perawat. Akan tetapi itu menjadi kewenangan petugas medis. "Namun karena itu panggilan kemanusiaan, maka tindakan itu dilakukan. Sebab terpanggil hati nurani. Dan itu adalah pemasangan yang masuk dalam tindakan medik non operatif, " tambahnya.

Untuk itu pihaknya meminta Kejaksaan untuk dapat memberikan penangguhan penahanan karena Jumraini harus menunggu sampai sidang pertama. Sementara ada anaknya harus menunggu diluar yang masih berumur lima bulan dan harus dirawat orang lain.

"Kami merasakan sama bahwa ini menyakitkan, harus berhadapan dengan hukum dan menjadi pesakitan. Dengan tidak selesainya kasus ini, tidak ada jaminan keamanan. Jangan salahkan bila dalam bekerja, perawat hanya seperti robot, karena tidak menggunakan hati. Saya khawatir akan ada aksi lain lebih besar dampaknya sehingga meminta aspirasi ini didengarkan," tegasnya.

Hari Supriyono

Berita Terkait

Komentar