#beritalampung#beritalampura#bansos#bbm

Pemkab Lampura Alokasikan Rp4,1 Miliar Lebih untuk Bansos Inflasi

( kata)
Pemkab Lampura Alokasikan Rp4,1 Miliar Lebih untuk Bansos Inflasi
Kantor Bupati Lampung Utara. Lampost.co/Fajar Nofitra


Kotabumi (Lampost.co): Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengganggarkan Rp4,1 miliar lebih untuk program pendampingan sosial atau bantuan sosial sebagai dampak penyesuaian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

Plt Asisten II Bidang Kesra Setdakab Lampura, Sofian mengatakan bansos tersebut sesuai arahan pemerintah pusat dalam menanggulangi dampak inflasi, khususnya terhadap masyarakat paling berdampak di kabupaten setempat. Selain ada bantuan BLT-BBM yang telah dikucurkan juga pendampingan dari daerah.

Menurutnya beberapa slot program pendampingan sosial dilaksanakan pemerintah daerah telah dilakukan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). 

Baca juga: Pemkab Lamteng Serahkan Rp3,3 Miliar untuk Rekonstruksi Jembatan dan Gorong-Gorong

Dia mengatakan pihaknya saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan provinsi dalam hal realisasi di lapangan. "Demikian soal alokasi penyertaan dana desa (DD) sebesar 30% kucuran dari pusat. Beberapa itemnya telah dilaksanakan, namun tadi anggaran dialokasikan itu kurang lebih Rp4,1 miliar," ujarnya, Rabu, 21 September 2022.

Kepala Bappeda Lampura Andi Wilajaya menambahkan saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi secara intensif kedalam (internal) maupu keluar (provinsi). Dalam menentukan anggaran maupun realisasi di lapangan, beberapa diantaranya telah tercover dalam program yang selama ini dijalankan oleh satuan kerja.

"Seperti operasional bus sekolah (subsidi) di perhubungan, jaminan sosial di Dinas Sosial dan lainnya," katanya.

Dan saat ini, kata dia, dalam sisi perencanaan sudah mulai dilakukan. Hanya menunggu arahan dan hasil koordinasi dengan pusat.

"Barusan dapat surat undangan juga kami (BPKA/Bappeda) untuk mengkoordinasikan masalah ini dengan pusat. Jadi dari sisi perencanaan telah mulai dilaksanakan, tinggal bagaimana ke depan dapat direalisasikan sesuai OPD bersangkutan," pungkasnya.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar