#beritalampung#beritalampungkini#hukum#penangananhukum#sinergisitas#perdata#tatausahanegara

Pemkab dan Kejari Bersinergi Penanganan Hukum Perdata dan TUN

( kata)
Pemkab dan Kejari Bersinergi Penanganan Hukum Perdata dan TUN
Penjabat Bupati Lambar dan Kajari menandatangani kesepakatan penyelesaian permasalahan hukum perdata dan TUN, Kamis, 12 Januari 2023. Dok Kominfo


Liwa (Lampost.co) -- Sinergisitas diharapkan akan mampu menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang ada di Lampung Barat. Penanganan masalah hukum agar kondisi Lembar lebih kondusif.

Untuk itu, Penjabat Bupati Nukman dan Kepala Kejaksaan Negeri Lambar Deddy Sutendy menandatangani kesepakatan bersama tentang penanganan masalah bidang hukum perdata serta tata usaha negara (TUN) di lingkungan Pemkab Lambar, Kamis, 12 Januari 2023. Penandatanganan bersama itu berlangsung di aula Kagungan Pemkab setempat yang dihadiri para pejabat OPD Pemkab.

Nukman optimistis dengan adanya kerja sama tersebut ke depannya akan membuat Lambar lebih kondusif.  Dengan sinergisitas tersebut diharapkan nantinya mampu menyelesaikan permasalahan hukum, baik perdata maupun TUN di Lambar secara cepat dan tepat.

Baca juga: Pendidikan Ramah Anak Diharapkan Tekan Kekerasan Seksual

“Penanganan hukum perlu dilakukan secara serius. Karena itu perlu dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan,” ujarnya.

Penandatangan kerja bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan yang dihadapi Pemkab Lambar.  “Dengan kesepakatan ini diharapkan Kejari dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum maupun tindakan hukum dalam menghadapi permasalahan hukum bidang perdata maupun TUN,” ujarnya.

Sebab, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi UUD No 11 Tahun 2021, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam menangani perkara perdata maupun TUN.

Sementara itu, Kajari Lambar Deddy Sutendy, mengaku bersedia mengawal Pemkab Lambar dalam melayani dan menangani permasalahan hukum perdata maupun TUN. “Penandatanganan kesepatakan ini merupakan proses dalam memberikan pelayanan hukum, baik bidang perdata maupun TUN sehingga ke depannya pelayanan di bidang hukum di Lambar dapat meningkat,” katanya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar