#lampung#bandarlampung#jamkerja

Pemindahan Jam Kerja Bukan Wewenang Disnaker Kota

( kata)
Pemindahan Jam Kerja Bukan Wewenang Disnaker Kota
Penyampaian pendapat dilakukan oleh pihak Komisi V DPRD Provinsi Lampung, pihak yayasan dan sekolah, hingga Direktur Utama dari PT Dua-Dua Fiqih. Lampost.co/Asrul Septian Malik

Bandar Lampung (Lampost.co) – Alasan Direktur PT Dua-Dua Fiqih, Fiqih Chandra, developer yang membangun rumah subsidi di atas Yayasan Pendidikan Bina Mulya, tak bisa memindahkan jam operasional alat berat (pakubumi) karena menyalahi aturan dibantah Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung. Hal itu diungkapkan Kabid Penetapan Tenaga Kerja Dinasker Bandar Lampung M Kabul.

Bunyi alat berat dan debu akibat pengerjaan pembangunan perumahan mengganggu kegiatan belajar mengajar, khususnya SMK Budi Daya yang berdempetan langsung dengan lokasi pengerjaan.

"Enggaklah, kan Dinasker terkait hubungan industrial, misal kerja di atas 8 jam tanpa lembur atau upah tak dibayarkan. Itu yang menjadi tupoksi kami," ujarnya, Rabu, 13 November 2019.

Terkait pemindahan jam alat berat atau izin operasional, kewenangannya ada di Pemprov Lampung. Ia menjabarkan jika ada pelanggaran K3, baru Disnaker provinsi yang bisa menindak. Untuk perubahan jam operasional karena berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat, ia mengatakan Dinas Lingkungan Hidup Lampung atau Bandar Lampung lebih memiliki kewenangan.

"Itu kan dampaknya ke lingkungan, bukan hubungan industrial. Kalau upah baru ke kami, yang penting kan kalau misal diubah jam kerjanya, yang penting durasi kerja dan upah tidak ada yang dilanggar, " ujarnya.

Muharram Candra Lugina

Berita Terkait

Komentar