#satpolpp#gusur#pedagangPKOR

Pemilik Lahan Minta Pol PP Tak Usir Pedagang di PKOR

( kata)
Pemilik Lahan Minta Pol PP Tak Usir Pedagang di PKOR
Ilustrasi

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengeluarkan surat teguran kepada para pemilik kios dan pedagang kaki lima di sekitar PKOR Way Halim untuk membongkar dan membereskan tempat usahanya untuk pindah ketempat lain. Hal tersebut sesuai dengan Surat Teguran Nomor: 700/831/V.05/2019 yang langsung ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Jayadi tertanggal 5 November 2019.

Dalam surat tersebut tertulis berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di area Jalan Sultan Agung, Jalan Sumpah Pemuda, Jalan Akses Masuk menuju PKOR sisi sebelah kiri mulai Mie Aceh dan Jalan Lingkar PKOR yang menghadap PKOR untuk segera membongkar dan mencari tempat usaha lain. Para pedagang diberi toleransi limit waktu selama 7 hari mulai tanggal 6 sampai 14 November 2019. Bila tidak mengindahkan teguran maka pihaknya akan melakukan langkah selanjutnya sesuai peraturan yang ada.


Merespon hal tersebut Pengacara Afferi, Ismet Yadi mempertanyakan sejauh mana peran Satpol PP Lampung dalam persoalan lahan tersebut, karena sesuai putusan MA merupakan milik Affari. Ia juga mempertanyakan mengapa PT. Way Halim mengklaim mempunyai hak milik. Dirinya juga telah berkomunikasi kepada DPRD Provinsi Lampung untuk memanggil pihak Sat Pol PP Lampung dan instansi terkait untuk mempertanyakan surat teguran bagi masyarakat yang berdagang tersebut.


"Saya yakin Sat Pol PP Lampung ini tidak punya data, apa dasarnya memberikan somasi kepada masyarakat. Seharunya pelajari dulu dasar hukumnya. Jangan asal usir mengusir saja," katanya kepada Lampung Post, Selasa, 12 November 2019.


Ia mengatakan seharusnya sesuai prosedur dan sesuai dengan aturan hukumnya. Kemudian ia juga tetap mempersilahkan kepada masyarakat untuk berdagang di lokasi tersebut, Sat Pol PP juga tidak ada hak ngusir-ngusir para pedagang. "Biarin aja masyarakat berdagang, masyarakat juga dipersilahkan berdagang, jadikan mereka gak perlu nyewa-nyewa toko atau ruko," katanya.


Ia mengatakan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 174 K/Pdt/2019 yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi. Putusan tersebut mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Affari dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 31/PDT/2017/PTTJK tanggal 17 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 68/Pdt.G/2017/PNTjk. tanggal 21 November 2019.


Kemudian dalam putusan MA tersebut menyatakan secara hukum penguasaan tanah terperkara oleh Para Tergugat yaitu lahan bersertifikat HGB 14/KD yang telah berganti blanko Sertifikat HGB Nomor 1192/prm sebagai blanko pengganti Sertifikat HGB 14/KD yang terletak Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, seluas 78.537 m (selanjutnya disebut objek sengketa) dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan PKOR, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sultan Agung, sebelah barat berbatasan denga Jalan Sumpah Pemuda, sebelah timur berbatasan dengan jalan.


Selanjutnya menyatakan batal demi hukum segala surat-surat, akta-akta baik otentik maupun di bawah tangan yang sifatnya mengalihkan dan atau mengurangi hak Penggugat atas objek sengketa. Menyatakan sah dan berharga sita eksekusi yang diletakkan di atas tanah berperkara sebagaimana yang dimaksudkan Sita Eksekusi Nomor 01/Eks-Sita/2009/PHI.TK. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menduduki tanah yang menjadi objek sengketa tersebut untuk dikosongkan.


Sebelumnya Kepala Bidang Penegak Perundang-Undangan Satpol PP Provinsi Lampung, Lakoni Ahmad mengatakan lokasi yang akan dibersihkan adalah area milik PT. Way Halim karena dilokasi tersebut rencananya akan di buat Sport Center yang berintegrasi dengan PKOR. Ia juga mengatakan pada saat itu juga pernah ada sengketa tanah yang kasusnya sudah incrah sampai di Mahkamah Agung. Ia juga mengatakan bila ada masyarakat memiliki sertifikat tanah atau hak milik sesuai peraturan perundangan maka tidak akan digusur oleh pihaknya.

"Tadi ada masyarakat yang menyerahkan sertifikat tanah. Nah itu akan kita kaji, kalau mereka punya hak milik atau sertifikat tanah yang sesuai dengan ketentuan maka tidak akan digusur," katanya.

Setiaji Bintang Pamungkas

Berita Terkait

Komentar