#ruuhip#pancasila#ruu

Pemerintan Penentu Nasib Pembahasan RUU HIP

( kata)
Pemerintan Penentu Nasib Pembahasan RUU HIP
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kiri).Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

Jakarta (Lampost.co) -- Nasib pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang banyak dikritik berbagai pihak berada di tangan pemerintah. Ujung dari sikap pemerintah yaitu penghentian pembahasan.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin menyampaikan sikap yang dimaksud yaitu dikirim atau tidaknya surat presiden (surpres). Jika pemerintah tidak mengirimkan surpres, pembahasan otomatis berhenti.

"Kalau pemerintah enggak mengirim (surpres) otomatis setop ini (pembahasan RUU HIP)," kata Azis usai menerima audiensi Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan surpres akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Dokumen itu akan dibahas dalam rapat pimpinan (rapim) Badan Musyawarah (Bamus) untuk dibawa ke paripurna.

"Untuk menyampaikan komitmen melakukan penyetopan ini," kata dia.

Sementara itu, perwakilan ANAK dan Ketua Umum (Ketum) Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak menyambut baik komitmen yang disampaikan DPR. Pihaknya akan terus mengawal proses pembahasan di DPR dan pemerintah.

"Kami harus menunggu dan terus akan mengawal sampai kami tahu tatkala kembali ke DPR di situlah kami akan menagih janji daripada pimpinan DPR," katanya.

Medcom



Berita Terkait



Komentar